Bulog Defisit Beras, Cadangan Sampai Akhir Tahun Hanya Sisa 300.000 Ton

JAKARTA, iNews.id - Cadangan beras Perum Bulog diperkirakan hanya tersisa 300.000 ton hingga akhir tahun 2022. Padahal, pemerintah mematok cadangan beras Bulog sebesar 1,2 juta ton atau minimal berada di angka 1 juta ton.

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso alias Buwas mengakui cadangan beras yang hanya sebesar 300.000 ton sangat membahayakan, apabila tidak ada penambahan.

Cadangan akhir tanpa suplai, tanpa penyerapan, hanya tinggal 300.000 ton, sangat rawan karena kita ditugaskan untuk 1 juta minimal, kalau 300.000 ton, kekurangannya 700.000, ungkap Buwas usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12/2022).

Dia memaparkan, kebutuhan 700.000 ton beras bisa dipenuhi dari serapan dalam negeri sebesar 500.000 ton dan 200.000 ton lainnya diimpor dari beberapa negara.

Hanya saja, hingga 5 Desember tahun ini jumlah beras dalam negeri yang diserap Bulog baru 166.000 ton. Sementara, beras yang diimpor diperkirakan mencapai 200.000 ton. Jumlah impor beras lebih kecil dari yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yakni 500.000 ton.

700.000 itu umpama bisa 500.000 dari dalem, sisa dong 200.000, jadi 200.000 kita harus datangkan. Persoalannya adalah impor saat ini tidak mudah karena negara membatasi, bahkan ada yang sama sekali menutup untuk dia ekspor berasnya karena dia butuh juga, ungkap Budi Waseso.

Dia mengungkapkan, akibat pembatasan yang dilakukan negara produsen beras pada bulan ini, maka opsi impor kemungkinan dilanjutkan pada awal tahun 2023.

Terkait dengan itu, Bulog fokus melihat situasi masa panen di dalam negeri. Artinya, bila periodesasi panen mulai dilakukan pada awal Januari-Februari 2023, maka sisa stok beras yang diimpor tak lagi dilanjutkan.
Sebaliknya, bila panen berlaku pada Maret, maka impor beras untuk memenuhi target 500.000 ton tetap dilakukan.

Sisanya kita lihat situasi, kalau Januari, Februari belum ada panen, situasinya memerlukan itu harus disuplai dari luar, gak ada masalah. BPS Maret (panen), data BPS dong, gak bisa ngarang-ngarang, toh kalo kita impor Januari-Februari lah, gitu loh. Itu tambahan sesuai keputusan rakortas, tutur Budi Waseso.