Erick Thohir: Utang PLN Turun Rp96 Triliun Jadi Rp404 Triliun

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa utang produktif PT PLN (Persero) sudah menurun signifikan atau sebesar Rp96 triliun. Di mana total utang produktif perseroan mencapai Rp500 triliun.

Erick pun memastikan pihaknya terus melakukan transformasi bisnis PLN kedepannya sehingga utang perusahaan terus menurun.

"Nah, ini salah satunya kita menyiapkan PLN, terbukti hari ini dari total utang PLN yang dulu Rp500 triliun turun menjadi Rp404 triliun, sudah ada percepatan Rp96 triliun (penurunan utang), baik merupakan utang dan cicilan yang dipercepat, itu yang kita dorong," kata Erick, Senin (5/12/2022).

Erick menyebut PLN memiliki peran penting dalam mewujudkan transisi energi. Terlebih, mendorong target pemerintah perihal net zero emission (NZE) pada 2060.

Wujud itu direalisasikan melalui pembentukan holding dan subholding yang merupakan bagian dari ketahanan energi nasional. Dalam holding dan subholding tersebut, Erick menugaskan PLN sebagai holding fokus pada transmisi dan ritel.

Dia menyampaikan subholding pembangkit juga tak hanya diisi pembangkit energi berbasis fosil, melainkan juga terdapat PLTS dan Geothermal.

"Sehingga transisi itu terjadi di PLN dan ada spinoff salah satu subholding yang kita namakan beyond kWh," katanya.

Melalui subholding beyond kWh, lanjut Erick, PLN akan mengoptimalisasi aset yang memiliki manfaat terhadap pengembangan infrastruktur digital. Erick mengatakan PLN memiliki sumber daya yang besar dalam meningkatkan akselerasi pengembangan infrastruktur digital.

"Ini juga bagian bagaimana kita menyehatkan PLN dan terbukti hari ini dari total utang Rp500 triliun, sekarang sudah turun jadi Rp404 triliun, ada penurunan Rp96 triliun, baik merupakan utang dan cicilan yang dipercepat,"

Dia menekankan langkah transisi energi juga harus berdasarkan road map atau peta jalan. Erick tak ingin Indonesia hanya sekadar mengikuti dorongan negara lain dalam meningkatkan transisi energi.

"Transformasi EBT berdasarkan roadmap kita, bukan road map yang didorong-dorong negara lain. Kalau kita ikuti 100% keinginan mereka bisa mengakibatkan listrik kita jadi lebih mahal. Kalau listrik kita mahal apakah pemerintah, industri atau rakyat yang menanggung," ucapnya.