Serangan Balik, Anwar Ibrahim Sebut Pemerintahan Muhyiddin Yassin Selewengkan Dana Negara

KUALA LUMPUR, iNews.id - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut ada beberapa penyimpangan serius dalam penggunaan keuangan negara pada masa pemerintahan Muhyiddin Yassin. Anggaran pemerintahan sebelumnya mencapai total 600 miliar ringgit atau sekitar Rp2.120 triliun.

Dari yang saya ketahui, ada beberapa (pelanggaran prosedural) serius melibatkan sejumlah besar dan beberapa proyek, di mana mark up terlalu tinggi dan diserahkan kepada pihak tertentu, katanya, usai memimpin sidang kabinet perdana di Perdana Putra, Putrajaya, Senin (5/12/2022), seperti dikutip dari The Star.

Anwar mengaku belum melakukan diskusi lebih dalam apakah perlu melibatkan Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI) atau tidak untuk mengungkap masalah ini. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada kabinet untu memutuskan.

Ini tidak diangkat dalam rapat Kabinet dan karena itu saya akan menyerahkan kepada mereka dan departemen terkait untuk menilai masalah ini, ujarnya.

Sementara itu Muhyiddin membantah pemerintahannya menggelapkan atau menyalahgunakan uang rakyat sebagaimana disebutkan Anwar. Sekalipun ada indikasi, dia yakin penyelidikan sudah dilakukan sejak awal pada masa pemerintahannya.

Pernyataan itu disampaikan setelah Muhyiddin mengkitik susunan kabinet yang diumumkan Anwar Ibrahim pada Jumat pekan lalu. Dia menyebut susunan kabinet pemerintahan Anwar paling mengecewakan sepanjang sejarah Malaysia.

Muhyiddin merujuk pada nama yang tersandung dugaan kasus korupsi. Menurut dia, Anwar telah mengkhianati janjinya yang akan membentuk pemerintahan bersih.

Agenda reformasinya menjadi hampa ketika dia bahkan tidak bisa memperjuangkan prinsip partainya dalam melawan korupsi dan mempromosikan good governence, ujarnya.

Dia merujuk pada penunjukan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai wakil perdana menteri di pemerintahan persatuan Anwar. Zahid juga diangkat menjadi menteri pembangunan desa dan wilayah. Padahal Zahid didakwa dengan 47 tuduhan korupsi, pelanggaran kepercayaan (CBT), dan pencucian uang.

Muhyiddin merupakan pemimpin koalisi Perikatan Nasional yang kalah dalam perolehan kursi pada pemilu pada Novermber lalu. Sebenarnya tak ada satu pun partai maupun koalisi yang mampu meraih suara mayoritas parlemen Dewan Rakyat. Perikatan Nasional mendapat 72 kursi dan Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar Ibrahim 80 kursi.

Namun Pakatan Harapan berhasil mengajak Barisan Nasional, memiliki 30 kursi, untuk bergabung hingga kekuatan mereka memenuhi jumlah kursi minimal yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan, yakni 112. Selain itu Anwar juga mendapat dukungan dari Gabungan Partai Sarawak (GPS) yang memiliki 22 kursi.