Bawaslu Jatim Masifkan Sosialisasi Pemilu Ingat Politik Identitas Memecah Belah Rakyat

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur (Jatim) bertekad mewujudkan gelaran Pemilu yang bermartabat dan berkualitas. Karenanya, lembaga pengawas pemilu itu memasifkan sosialisasi bahaya politik identitas.

Ketua Bawaslu Provinsi Jatim A Warits mengatakan, penggunaan politik identitas pada gelaran Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), dan Pilkada 2024, berpotensi memecah belah masyarakat dan membuat kisruh penyelenggaraan.

Karenanya, sosialisasi terhadap politik indentitas harus dimasifkan, agar gelaran pesta demokrasi 2024 bermartabat dan berkualitas.

Kami mengajak semua komponen bangsa menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilu 2024. Terlebih, masyarakat Jatim masih kondusif, dan tidak boleh terpecah oleh hadirnya politik identitas, ujar Warits di Surabaya, Jatim, kemarin.

Dia juga meminta seluruh komponen masyarakat belajar dari sejarah penjajahan yang dialami bangsa Indonesia. Saat itu, perpecahan selalu terjadi di tengah masyarakat, lantaran adanya upaya adu domba dan komitmen yang tidak sejalan.

Bangsa kita dulu pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang, lama tidak merdeka itu karena apa? Kita susahnya membangun komitmen kebangsaan, untuk sama-sama melawan penjajah, tegas dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, sejarah memberi pelajaran, dengansituasi yang terbelah, kita tidak bisa mencapai tujuan atau cita-cita yang akan diwujudkan oleh suatu bangsa.

Pada gelaran Pemilu mendatang, lanjut dia, pesta demokrasiakan terlaksana dengan sukses, jika dijalankan dengan komitmen berbagai komponen masyarakat.

Sumpah pemuda terjadi karena pemuda bersatu, dan melepas kepentingan kelompoknya. Logika sederhana saja, pemilu dilahirkan dari sejarah yang panjang dan komitmen yang luar biasa, sehinggaharus dijaga dan dibangun secara bersama, tegasnya.

Warits menambahkan, Pemilu merupakan pesta milik masyarakat, sehingga tidak boleh terjadi perpecahan lantaran dilakukannya kegiatan tersebut.

Seluruh komponen masyarakat, baik dari Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Profesi, maupun yang lainnya, harus merajut persatuan untuk menjalankan cita-cita bangsa melalui Pemilu.

Menurutnya, banyak agama, suku, budaya, dan bahasa, yang sudah disepakati sebagai bagian dari bangsa ini. Itu tidak perlu diotak-atik.

Jangan sampai, itu menjadi salah satu pintu masuk kelompok yang tidak bertanggung jawab, untuk memenangkan kepentingan mereka, dan merusak kita yang telah sepakat menjadi satu bangsa, tutupnya.