Pemprov dan Pemda Resmi Menerima Kerangka Kerja Pelaksana APBN 2023
PORTALMEDIA.ID,MAKASSAR - Kerangka kerja pelaksanaan APBN Tahun 2023 telah resmi diterima oleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (1/12/2022).
Bertempat di Ruang Rapim Kantor Gubernur Provinsi Sulsel, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA) K/L dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 disampaikan.
Secara simbolis oleh Gubernur Provinsi Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, yang didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel, Syaiful.
Penyerahan secara simbolis tersebut diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja KL dan
Pimpinan Kepala Daerah lingkup wilayah Provinsi Sulsel.
Pada kesempatan tersebut, juga disampaikan pula penghargaan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 (Audited) kepada 23 Pemerintah Daerah (Pemda) serta penghargaan khusus bagi 14 (empat belas) pemda yang berhasil meraih opini WTP selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
Kepala DJPb Provinsi Sulsel Syaiful mengatakan DIPA K/L serta Daftar Alokasi TKD menjadi landasan penting dalam menjalankan kebijakan fiskal pemerintah di tahun 2023.
Disamping itu, DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD 2023 juga menjadi acuan bagi para pimpinan satuan kerja dan kepala daerah dalam melanjutkan berbagai program pembangunan regional Sulsel dengan fokus terhadap pemulihan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
"Perkembangan Ekonomi 2022 dan Proyeksi Perekonomian 2023 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah memberikan pelajaran berharga berupa kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan munculnya pandemi di masa datang," ungkap Syaiful.
Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, perekonomian nasional dan regional mampu bertahan dan bangkit lebih baik menuju kondisi yang sustainable. Sinyal positif tersebut telah ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi regional Sulsel yang relatif stabil, dan pada Triwulan III tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Sulsel (y-on-y) mencapai 5,67%, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional (y-on-y) sebesar 5,72%.
"Momentum pertumbuhan tersebut harus tetap terjaga dengan baik melalui sinergi seluruh pihak, termasuk peran aktif masyarakat mendukung seluruh kebijakan dan program- program strategis pemerintah," tandas Syaiful.
Menurut Syaiful Modal dasar stabilitas perekonomian dan iklim sosial yang terus tumbuh baik di tahun 2022 akan menjadi buffer (penyangga) dalam menjalankan pemerintahan di tahun 2023.
"Menuju tahun 2023, perekonomian Indonesia berada dalam bayang-bayang resesi global. Kondisi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi melalui strategi kebijakan Keuangan Negara yang responsif dan adaptif," ujarnya.
Ia mengatakan sinergi kebijakan fiskal dan moneter perlu terus ditingkatkan. Bauran kebijakan fiskal dan moneter akan mendukung ketahanan fundamental perekonomian nasional.
Kerangka kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga menjadi landasan strategis dalam menjalankan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara koordinatif.
"Dengan demikian, peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan persepsi positif masyarakat, sehingga optimisme akan tetap tumbuh di tahun 2023," ungkap Syaiful.
Kata Syaiful, pokok-pokok APBN 2023 dan alokasi APBN 2023 regional Sulsel
APBN tahun 2023 mengambil tema Optimis dan Tetap Waspada. Tema tersebut menunjukkan kerangka pikir arsitektur APBN 2023 yang aktif, produktif, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent).
"Upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan instrumen fiskal APBN 2023 akan difokuskan terhadap 5 agenda utama," tandas Syaiful
