Stok Beras Pemerintah Menipis

JAKARTA - Cadangan beras pemerintah (CBP) kian menipis. Per 19 Oktober lalu, stoknya tinggal 697.944 ton dari sebelumnya di angka 800-an ribu ton.

Penurunan CBP mengkhawatirkan. Sebab, angka itu sudah jauh dari prognosa pemerintah di akhir tahun ini yang sebesar 1,2 juta ton.

Ekonom Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengingatkan pemerintah perlu menambah serapan produksi petani untuk memperkuat stok. Tak hanya itu, regulator juga harus memperkuat pengawasan di jalur distribusi.

Apabila pengawasan lemah kenaikan harga mudah terjadi. Ini akan membuat posisi pemerintah kian sulit karena CBP untuk mengguyur pasar melalui operasi pasar (OP) kian menipis.

"Sampai saat ini, kita tahu bahwa distribusi komoditas pangan banyak dipegang oleh swasta. Kadang pemerintah malah tidak berdaya karena saking powerfull -nya distributor komoditas pangan tersebut. Harga pangan pun kerap kali dipermainkan oleh distributor,"kata Esther pada Koran Jakarta , Senin (31/10).

Berangkat dari itu, menurut dia, cadangan pangan sangat penting, tetapi pengendalian dan pengawasan distribusi pangan juga tidak kalah pentingnya. "Pemerintah harus memastikan kesediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi pangan sampai ke daerah," tegasnya.

Menurutnya, swasta perlu dilibatkan dalam distribusi lantaran sejauh ini BUMN kurang lincah. Namun, keterlibatan swasta ini harus didukung dengan pengawasan ketat dari regulator.

Selain memperkuat pengawasan di jalur distribusi, dia juga berharap pemerintah bisa memperbaiki dari sisi harga. Dengan itu pemerintah bisa membeli pangan hasil produksi petani sehingga mereka mau menjual komoditasnya tidak lagi ke tengkulak.

"Harga seharusnya bisa disesuaikan. Kalau harga terlalu rendah, petani tidak mau jual ke pemerintah. Petani akan lebih memilih jual ke tengkulak, tengkulak jual ke tengkulak besar (distributor besar). Akhirnya swasta lebih berperan daripada pemerintah," tukasnya.

Tengah pekan lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) segera menyerap beras dari petani dengan harga berapapun guna memenuhi stok CBP yang menipis.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengatakan, atas arahan Presiden Jokowi, Perum Bulog ditugaskan untuk menyerap beras. Hal ini mengingat per 19 Oktober 2022, stok CBP hanya mencapai 697.944 ton, jauh dari prognosa pemerintah untuk akhir 2022 di angka 1,2 juta ton.

"Beras memang pada ratas (rapat terbatas) ditugaskan oleh Presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapapun tetapi jualnya sesuai dengan harga Bulog itu 9.000 rupiah per kilogram (kg) ucapnya.

Berdasarkan catatan Kemendag, stok CBP milik Perum Bulog per 19 Oktober 2022 sebanyak 697.994 ton, sementara stok di Pasar Induk Beras Cipinang sebanyak 43.924 ton.

Pasokan Aman

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan pasokan dan jumlah stok beras nasional tahun ini dalam kondisi aman. Tidak ada kelangkaan apalagi kekurangan.

Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru stok beras di masyarakat sampai April tahun ini mencapai 10,15 juta ton. Jumlah tersebut masih akan bertambah seiring panen raya yang akan berlangsung pada musim rendengan ini.

"Puncak panen pertama kita itu Januari-April 18 juta lebih dan panen kedua sekitar Agustus 13 juta lebih. Nah , oleh karena itu, setara berasnya 32 juta sekian dan yang kita makan kurang lebih 30 juta sekian. Artinya apa? overstok kita cukup," ujarnya, Senin (31/10).

Dilihat dari yang ada saat ini, panen raya Jawa Timur pada September-Desember tahun ini mencapai 1,15 juta ton, kemudian Jawa Tengah mencapai 1,01 juta ton, Jawa Barat 1,5 juta ton dan Sulawesi Selatan 1,6 juta ton. Dengan catatan ini, ia berharap Bulog melakukan penyerapan hingga 1,5 juta ton dan pembelian di atas HPP.

"Jadi kalau ada yang bilang terjadi penipisan beras suruh datang ke Kementan dan akan saya tunjukkan di mana tempatnya. Kan Bapak Presiden juga melakukan cek setiap pekan," katanya.