Kasus TPPO Naik Kemlu Minta Masyarakat Lebih Waspada

Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terus meningkat. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat, sejak 2021 ada tren peningkatan Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan secara non prosedural, di Kamboja dan juga negara-negara ASEAN lainnya.

Dari sisi data, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu, Judha Nugraha mengatakan, bahwa sejak Januari 2021 hingga September 2022, terdapat 931 WNI yang ditangani perwakilan RI. Dengan rincian, Kamboja 639 orang, Myanmar 142, Filipina 97, Laos 35, dan Thailand 21.

Dari 639 WNI di Kamboja, 442 berhasil ditangani dan dipulangkan ke Indonesia. Sedangkan 166 WNI masih dalam penanganan dan telah berada di safehouse KBRI Phnom Phenh.

Lalu 31 WNI lainnya masih dikoordinasikan dengan Kepolisian Kamboja untuk diselamatkan dan dipulangkan, ucap Judha, dalam press briefing Kemlu, Jumat (7/10).

Modus-modus penipuan pekerja ini biasanya dilakukan dengan meminta data-data yang tidak biasa. Misalnya bekerja tanpa perlu memiliki visa kerja. Karena biasanya mereka akan memakai visa wisata atau visa bebas negara ASEAN.

Judha menambahkan, Menlu Retno Marsudi juga telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Kepolisian dan Menteri Dalam Negeri Kamboja. Mereka sudah menyampaikan komitmen untuk membantu menangani kasus-kasus WNI korban penipuan online.

Katanya, pihaknya terus memonitor masalah tersebut. Otoritas keamanan Kamboja juga sekarang aktif melakukan razia. Yang disasar adalah warga asing yang bekerja secara ilegal, dan bisa diduga menjadi korban. Dan dari razia itu, akhirnya mereka kita selamatkan, ucapnya.

Kasus semacam ini, lanjutnya, tidak hanya terjadi di Kamboja saja. Namun di beberapa negara. Untuk penanganannya, kata dia, Pemerintah telah mencoba beberapa mekanisme. Baik itu bilateral maupun regional.

Dan kasus ini juga tidak hanya dihadapi Indonesia sebagai korban. Tapi juga dialami oleh negara-negara ASEAN lain, katanya.

Makanya, kata dia, peningkatan jumlah kasus bisa jadi wake up call bagi kita. Agar lebih berhati-hati terhadap tawaran bekerja lewat platform media sosial. Sebelum menerima pekerjaan kita bisa memeriksa dari sumber-sumber yang kredibel. Seperti dari badan penempatan tenaga kerja, atau dari Dinas Tenaga Kerja setempat.