Regulasi Kelar Bulan Depan Ekspor Timah Bauksit Dan Tembaga Bakal Dihentikan

Pemerintah bakal mengumumkan rencana penghentian ekspor komoditas mineral seperti timah, bauksit dan tembaga pada November 2022.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui, Pemerintah masih mengkaji dan memetakan sejumlah skenario hilirisasi dari komoditas mineral tersebut.

Aturannya lagi digodok. Kita akan bicara soal sistem hilirisasinya, pohon ekonominya sejauh mana, kata Bahlil, saat Orasi Ilmiah di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (5/10).

Bahlil menargetkan, regulasi terkait larangan ekspor sejumlah komoditas mineral itu dapat rampung bulan depan. Kebijakan larangan ekspor itu mesti diikuti dengan program hilirisasi yang optimal di dalam negeri.

Misalkan, dia mencontohkan, program hilirisasi nikel yang belakangan berhasil mengerek nilai ekspor produk turunan nikel menjadi 20,9 miliar dolar AS tahun lalu.

Mungkin selesainya akan kami laporkan November, imbuhnya.

Sementara, saat mengisi orasi ilmiah di Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura, Papua, kemarin, Bahlil menyebut, hilirisasi merupakan keputusan tepat bagi Indonesia kalau mau naik kelas ke negara maju.

Tapi, jalan menuju ke sana begitu terjal, cobaan dan rintangan sangat berat. Karena itu, Pemerintah perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Meski begitu, Bahlil menegaskan, selangkah pun Indonesia tidak bakal gentar menghadapi tantangan itu.

Menurutnya, tidak ada jalan lain jika Indonesia mau diakui dunia sebagai negara berdaulat secara energi, kecuali hilirisasi.

Bahlil bilang, kebijakan hilirisasi nikel yang diterapkan Pemerintah Indonesia mendapat perlawanan dari negara Uni Eropa. Mereka tidak setuju ada pelarangan ekspor barang mentah seperti nikel.

Mereka menggugat ke World Trade Organization (WTO) alias Organisasi Perdagangan Dunia, lantaran banyak negara yang merasa dirugikan.

Bahlil tak gentar bila kebijakan Indonesia menyetop ekspor timah digugat negara lain ke WTO.

Sesuai perintah Pak Presiden, kami akan hadapi mereka di WTO. Selangkah pun kami nggak bakal gentar. Sejengkal pun kami tidak bakal mundur, tegas Bahlil dengan semangat, yang langsung dibalas sorakan dan tepuk tangan 1.500 mahasiswa yang menghadiri Auditorium Uncen.

Biarkan saja orang membawa kita ke WTO, tidak usah pusing, sambungnya, yang kembali disambut riuh tepuk tangan.

Bahlil menjelaskan, Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia setelah China.

Indonesia menjadi penghasil timah terbesar kedua setelah China, tetapi China melakukan hilirisasi 60-70 persen, tapi di Indonesia tidak lebih 5 persen, ungkap menteri asal Papua ini.

Karena itu, fokus Pemerintah saat ini membangun hilirisasi timah, dengan melakukan pelarangan ekspor terlebih dahulu agar negara lain bisa masuk ke Indonesia.

Kita penghasil timah, tetapi negara lain yang menentukan harga timah. Saya sampai bingung, ini kita yang pintar atau pintar-pintar bodoh atau kita yang ditipu-tipu, tegasnya.

Bahkan, kata dia, larangan ekspor nikel malah membuat keuntungan besar. Indonesia berhasil membangun hilirisasi dengan masuknya investor yang menggarap nikel di Indonesia.

Hilirisasi ini tantangannya berat. Godaannya sangat kencang. Tapi harus kami hadapi, demi kemajuan bangsa, ungkapnya.

Mulai dari perusahaan asal Korea Selatan LG, dan CATL perusahaan asal China yang akan membangun ekosistem nikel mulai dari mining (penambangan), pembangunan smelter, prekusor, katoda, baterai sel hingga mobil listrik.

Hal tersebut memberikan nilai tambah untuk pendapatan nikel, jika sebelum dilakukan hilirasi atau hanya melakukan ekspor nikel negara hanya mendapatkan 3,4 miliar dolar AS pada tahun 2018, maka di tahun 2021 naik menjadi 20,5 miliar dolar AS.

Tahun 2022, saya target bisa mencapai 30 miliar dolar AS supaya naik menjadi 10 kali lipat, terang Bahlil.

Dia juga mengungkapkan, selama ini Indonesia diperlakukan tidak adil oleh negara Eropa dan negara maju soal ekspor barang tambang mentah.

Mereka berusaha terus mencari keuntungan besar, tanpa memberi kesempatan kepada Indonesia bisa lebih maju.

Kita akhiri itu semua. Jangan lagi kita ditipu-tipu negara yang hanya mengambil hasil tambang dari Indonesia, tegas mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini.

Bahli menjabarkan, banyak kebijakan non-konvensional negara maju dalam mendorong industri bernilai tambah.

Di antaranya, Inggris pernah melarang ekspor wool mentah pada abad 16 untuk mendorong Industri tekstil dalam negeri.

Kebijakan ini menjadikan Inggris sebagai pusat tekstil Eropa dan menjadi modal lahirnya revolusi Industri modern.

Sementara Amerika Serikat menerapkan pajak impor sangat tinggi di abad 19 dan awal abad 20 untuk industri dalam negeri.

Di awal abad ke-20, pajak impor AS 4 kali lipat pajak impor Indonesia saat ini, walaupun saat itu GDP per capita AS kurang lebih sama dengan Indonesia.

Sebelum bergabung WTO, China menerapkan TKDN sampai 90 persen untuk otomotif.

Kebijakan ini juga diterapkan Inggris untuk beberapa perusahaan otomotif di tahun 1980-an dengan peraturan TKDN sampai 80 persen.

Kebijakan TKDN banyak digunakan negara maju untuk memastikan investasi berdampak positif bagi ekonomi lokal.

Sedangkan, sampai 1987, Finlandia melakukan pembatasan kepemilikan asing untuk memberdayakan pelaku usaha lokal.

Perusahaan yang dimiliki asing di atas 20 persen dikategorikan sebagai perusahaan berbahaya. Kebijakan ini dulu juga diberlakukan oleh berbagai negara maju.