Komisi I DPR Sepakat Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Menilai Kurang

Komisi I DPR Sepakat Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Menilai Kurang

Ekonomi | BuddyKu | Selasa, 27 September 2022 - 11:30
share

Komisi I DPR RI menyepakati anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk tahun anggaran 2023 sejumlah Rp 134 triliun. Namun, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto merasa anggaran itu tidak cukup.

Hal itu diketahui dari Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang memimpin rapat dengan Menhan dan turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.

"Rp 134 triliun," kata Meutya Hafid waktu dikonfirmasi perihal anggaran Kemenhan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).

Meutya Hafid menjelaskan, Prabowo sempat protes dengan anggaran pertahanan sebesar Rp 134 triliun. Oleh sebab itu, mereka akan mengagendakan rapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Ya tadi kan Pak Prabowo menyampaikan kekurangannya dari segi pertahanan. Sehingga tadi teman-teman sepakat untuk mengagendakan rapat dengan Menkeu," tuturnya.

Pemanggilan Sri Mulyani dibutuhkan dalam rangka mendiskusikan bagaimana solusi terhadap anggaran pertahanan.

Meutya Hafid mengatakan pihaknya akan mendorong agar diadakan rapat untuk membahas mengenai anggaran pertahanan dengan Menkeu Sri Mulyani. Namun, ia belum mengetahui kapan rapat dengan Sri Mulyani dapat dilaksanakan.

"Karena ini kan nanti untuk persetujuan RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) 2023," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Tb Hasanuddin menyatakan anggaran Rp 134 triliun itu dibagi ke tiga matra TNI, Mabes TNI, dan Kemenhan.

Tb Hasanuddin yang merupakan seorang purnawirawan jenderal bintang 2 TNI, berpendapat kondisi alat utama sistem pertahanan (alutsista) perlu peremajaan. Sehingga penambahan anggaran memang diperlukan.

"Ya karena alutsistanya sudah relatif tua, perlu reorganisir dan sebagainya, termasuk pemeliharaan. Jadi ya memang butuh uang ya. Makanya minimal sesuai dengan janji Presiden, 1,5 persen dari GDP, itu sekitar Rp 225 triliun," jelas Tb Hasanuddin.

Topik Menarik