Ngomong Di Acara TIIMM G20 Bali Bahlil Investasi Butuh Keadilan

Negara-negara G20 diminta kompak bergandengan tangan menyelesaikan permasalahan rantai pasok dunia. Ini penting demi mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Khususnya untuk mengurangi kemiskinan dan memerangi kelaparan.

Seruan ini disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam pembukaan Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) G20 di Nusa Dua, Bali, kemarin.

Singkatnya, G20 harus menjadi payung bersama penyusunan desain pembangunan global yang adil, sejahtera, inklusif, dan lestari. Khususnya menyuarakan kepentingan negara berkembang serta kelompok miskin dan rentan, ujar Bahlil dalam keterangan resminya, kemarin.

Bahlil juga mengingatkan, pentingnya dukungan negara G20 mengadopsi kompendium atau keringkasan sebagai referensi kebijakan penyusunan dan impelementasi strategi, untuk menarik investasi berkelanjutan.

Menurutnya, investasi berkelanjutan diperlukan dalam rangka mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil dan merata.

Selaku Co-Chairman dari TIIMM G20, Bahlil mengakui masih ada berbagai tantangan dalam mewujudkan investasi berkelanjutan.

Salah satunya, perlu kontribusi investasi terhadap hilirisasi. Dengan begitu, negara-negara berkembang dapat memajukan industrinya melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Seperti yang dilakukan negara maju.

Saya tegaskan, negara berkembang wajib diberikan kesempatan menaiki tangga yang sama untuk mencapai puncak. Seperti yang telah dilakukan dahulu oleh negara-negara maju, tegas Bahlil.

Menurutnya, investasi yang berkelanjutan juga perlu ramah terhadap kepentingan masyarakat setempat. Kolaborasi antara investor besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu terus didorong untuk memastikan investasi berkelanjutan menjadi investasi inklusif.

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu juga menegaskan, investasi membutuhkan keadilan. Saat ini, masih terjadi ketidakadilan arus investasi antara negara berkembang dengan negara maju di bidang energi hijau. Termasuk di dalamnya harga kredit karbon.

Saat ini masih terjadi ketimpangan. Hanya 1/5 saja dari investasi energi hijau mengalir ke negara berkembang. Ke depan, perlu kesepakatan aturan pasar karbon yang lebih adil dan berimbang antara negara maju dan berkembang, ucap Bahlil.

Jadi Pusat Komando

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, Pemerintah bisa mengajak negara-negara G20 menerapkan kebijakan nonkonvensional. Ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan menekan angka kemiskinan.

Indonesia sudah terbukti sukses menerapkan cara nonkonvensional mengatasi masalah pandemi Covid-19 dan dampaknya ke perekonomian. Ada baiknya, cara nonkonvensional ini diterapkan untuk mengatasi permasalahan rantai pasok saat ini, kata Trubus kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Karena itu, lanjut dia, di momentum Presidensi G20, Indonesia sebagai tuan rumah harus menjadi pusat komando, agar isu kemiskinan dan rantai pasok benar-benar dicarikan solusi.

Khususnya di tingkat negara berkembang, kadang masukan dan keluhannya tidak terlalu didengarkan. Ini penting untuk kita gaungkan terus di berbagai pertemuan G20, tegasnya.

Sebelumnya, pertemuan pertama dan kedua TIIWG telah dilaksanakan Maret 2022 dan Juli 2022 di Solo, Jawa Tengah.

Sedangkan rangkaian kegiatan Pertemuan Ketiga TIIWG dan TIIMM G20 yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali ini telah dimulai sejak 19 September 2022, dan menghasilkan sebuah konsensus antara negara-negara anggota TIIWG G20, yang dituangkan dalam bentuk Pernyataan Menteri/Ministerial Statement. Pernyataan itu memuat komitmen negara anggota G20 terkait 6 isu prioritas di bidang perdagangan, investasi dan perindustrian.

Enam isu prioritas tersebut, yaitu Peran Sistem Perdagangan Multilateral untuk Akselerasi Pencapaian SDGs; Perdagangan Digital dan Rantai Nilai Global yang Berkelanjutan (Sustainable Global Value Chains/GVCs); Industrialisasi Inklusif yang Berkelanjutan melalui Industri 4.0, Reformasi WTO (World Trade Organization); Respons Perdagangan, Investasi, dan Industri terhadap Pandemi dan Arsitektur Kesehatan Global; serta Mendorong Investasi Berkelanjutan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Global. [NOV]