DPD Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Kebocoran Data
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil ketua DPD RI Mahyudin menyoroti kasus kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia yang kerap terjadi. Mahyudin meminta pemerintah mengambil langkah serius mencegah terus terulangnya kasus serupa.
"Dengan kejadian kebocoran data pribadi yang makin sering terjadi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), harus pro aktif bersama-sama mengambil langkah konkrit mencegah terus berulangnya kasus ini," kata Mahyudin, dalam keterangan tertulisnya Ahad (11/9).
Mahyudin memandang pemerintah harus serius mengambil langkah konkrit melindungi keamanan data pribadi milik publik. Jika tidak, maka dikhawatirkan merusak kepercayaan publik kepada pemerintah terhadap keamanan data mereka.
"Negara harus hadir dalam kasus ini. Dengan terus berulangnya kebocoran data di Indonesia, jangan sampai negara dinilai lalai melindungi warganya," ucapnya.
Kasus kebocoran data di Indonesia yang kerap terjadi, menurutnya sudah dalam taraf memprihatinkan, dan harus dihentikan. Apalagi belakangan muncul akun Bjorka, peretas yang diduga secara terang-terangan menjual berbagai macam data pribadi di Indonesia.
"Kita harus paham, bahwa data-data pribadi warga adalah aset yang sangat berharga, dan rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab. Seperti maraknya penipuan online (daring) yang memanfaatkan data-data pribadi warga masyarakat yang bocor," ujarnya.
Mahyudin pun prihatin bagaimana data pribadi yang sifatnya rahasia, kerap bisa bocor di dunia maya. Padahal di era revolusi 4.0 saat ini, penggunaan ruang digital makin diperlukan masyarakat.
"Pemerintah harus makin memperkuat keamanan siber, karena di masa depan penggunaan ruang digital akan semakin tinggi, baik untuk transaksi ekonomi maupun pelayanan publik," ungkapnya.
