Simak! Ini Instruksi Tegas Jokowi Untuk Kepala Daerah Soal Penanggulangan Inflasi!

IDXChannel - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan bahwa kondisi dunia saat ini sedang dalam kondisi sulit di tengah kuatnya tekanan inflasi. Tak terkecuali juga di Indonesia.

Karena itu pria yang akrab disapa Jokowi ini meminta peran dari seluruh pihak tanpa terkecuali untuk dapat saling berkoordinasi dan bersinergi dalam upaya menahan laju kenaikan inflasi. Tak hanya pemerintah pusat, Jokowi juga menuntut kepada seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan walikota untuk juga bertanggung jawab penuh atas kondisi inflasi di daerahnya masing-masing.

"Seluruh gubernur, bupati, dan walikota harus memahami kondisi mikro (ekonomi) di daerahnya. Jangan hanya makronya saja. Makronya dilihat, mikronya juga dilihat lebih lagi. Harus dilihat lebih detil lagi lewat angka-angka dan data-data di lapangan," ujar Jokowi, dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Jakarta, Kamis(18/8/2022).

Jokowi juga meminta secara khusus agar para bupati, walikota, dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Lewat kerjasama tersebut, seluruh jajaran kepala daerah itu diminta untuk aktif mengecek secara berkala terkait barang-barang apa saja yang harganya naik signifikan, sehingga dapat memicu kenaikan inflasi.

"Bisa saja beras, cabai, atau bawang merah. Dan dicek, TPIP cek daerah mana yang memiliki pasokan yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan, karena negara ini besar sekali. Ada 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi," tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, pihaknya akan mengawasi betul untuk memantau daerah mana saja yang tingkat inflasinya sudah terlalu tinggi, masih dalam posisi normal dan juga yang berada di level rendah. Karenanya, Jokowi memastikan bahwa pihaknya bakal secara tiba-tiba dan acak bakal mendatangi langsung berbagai wilayah di Indonesia untuk melakukan pengecekan kondisi di lapangan.

"Seluruh kepala daerah, dari gubernur sampai bupati dan walikota, harus benar-benar memahami secara baik keadaan inflasi di daerahnya. Detil angka-angkanya harus tahu. Posisi inflasi (di daerah) saya di angka berapa. Nanti Saya ke daerah, (ketika) Saya tanya jangan sampai gelagapan, nggak ngerti posisi inflasi provinsinya di angka berapa," tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, saat ini sudah ada lima provinsi yang masuk dalam pantauan pemerintah pusat lantaran tingkat inflasinya sudah terlalu tinggi. Lima provinsi tersebut dikatakan Jokowi posisi inflasinya sudah melewati ambang batas aman di level lima persen, sehingga perlu segera diwaspadai dan dicarikan solusinya.

"Ini lima provinsi yang inflasinya di atas lima persen. Provinsi Jambi harus hati-hati karena (inflasinya) sudah berada di angka 8.55 persen. Lalu Sumatera Barat di angka 8,01 persen. Bangka Belitung 7,77 persen. Riau angkanya 7,04 persen dan Aceh di angka 6,97 persen," ungkap Jokowi.

Ditegaskan lagi oleh Jokowi, seluruh jajaran kepala daerah saat ini betul-betul diminta untuk dapat memerhatikan data inflasi dan seluruh komponen pembentuknya di lapangan. Jokowi berharap kondisi inflasi di setiap daerah dapat diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Tolong ini dilihat secara detil, yang menyebabkan (inflasi tinggi) ini apa, agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah lima persen. Syukur bisa sampai di bawah tiga persen," tegas Jokowi. (TSA)