Rombak Kabinet, PM Jepang Pecat Menteri-Menteri yang Terkait Gereja Unifikasi

TOKYO - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Rabu (10/9/2022) merombak kabinetnya, mencopot beberapa menteri yang terkait dengan Gereja Unifikasi yang kontroversial, yang menjadi sorotan setelah pembunuhan mantan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe.

Abe, yang memimpin pemerintahan antara 2012 dan 2020, ditembak mati dalam sebuah acara publik pada Juli. Pembunuhnya mengatakan dia memiliki dendam terhadap politisi, yang dia tuduh mempromosikan gereja, yang diduga membuat ibunya bangkrut melalui sumbangan.

Beberapa menteri dari kabinet Kishida dan anggota Partai Demokrat Liberal yang berkuasa telah mengungkapkan hubungan dengan Gereja Unifikasi, yang sekarang secara resmi disebut Federasi Keluarga untuk Perdamaian dan Penyatuan Dunia.

Beberapa perwakilan gereja sebelumnya telah dihukum di Jepang karena meminta uang dari pengikut melalui cara ilegal, termasuk ancaman. Kritikus mengklaim organisasi itu sebenarnya adalah aliran sesat, demikian diwartakan RT .

Hubungan pemerintah dengan gereja telah disalahkan atas penurunan baru-baru ini dalam dukungan publik Fumio Kishida, karena peringkat perdana menteri telah turun di bawah 50% untuk pertama kalinya sejak ia menjabat pada Oktober 2021.

Kishida, yang bersikeras bahwa dia tidak memiliki koneksi ke gereja, mengatakan dia membutuhkan pemerintahan yang stabil untuk mengatasi "tantangan terbesar di era pascaperang" seperti pandemi Covid-19, inflasi yang tinggi, konflik di Ukraina dan ketegangan atas Taiwan.

Susunan kabinet baru diterbitkan beberapa jam setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan pengunduran dirinya.

Kishida memutuskan untuk mempertahankan Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi, dan Menteri Keuangan Shunichi Suzuki.

Namun, Menteri Pertahanan Nobuo Kishi, adik dari mendiang Shinzo Abe, telah ditunjuk sebagai bagian dari perombakan. Kishi, yang diyakini memiliki masalah kesehatan, mengaku menerima dukungan dari gereja dalam pemilihan sebelumnya. Dia akan digantikan oleh Yasukazu Hamada, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri pertahanan antara 2008 dan 2009.

Penunjukan penting lainnya termasuk Menteri Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi, yang dikenal karena sikap kebijakan luar negerinya yang hawkish, dan Menteri Digitalisasi Taro Kono, yang merupakan diplomat top Jepang antara 2017 dan 2019, dan baru-baru ini mengepalai kantor PR Partai Demokrat Liberal.

Di antara tantangan langsung yang dihadapi pemerintah baru adalah menyusun anggaran untuk tahun fiskal berikutnya, menyelenggarakan pemakaman kenegaraan untuk Abe, dan meninjau dokumen strategi dan kebijakan pertahanan negara, menurut media lokal.