Dorong Daerah Buat Kebijakan Berdasar Data dan Fakta, Kemendagri: Perbanyak Riset

JAKARTA Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto mengatakan integrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dapat menjadi jawaban dari lahirnya beragam kebijakan yang didasarkan data dan penelitian.

Demikian, disebutnya, sebagai kebutuhan untuk meraih kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Bagaimana penelitian dan pengembangan yang sebelumnya dapat kita pertajam. Dan bagaimana dengan adanya badan riset dan inovasi nasional ini, penelitian semakin kita galakkan, ucap Eko dalam Sosialisasi Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) di Ruang Rapat Bappelitbangda Tanggerang Selatan, Jumat, 17 Juni 2022.

Eko melihat dengan Peraturan Presiden (Perpres) 78 tahun 2021, peran yang diemban badan penelitian dan pengembangan daerah (Balitbangda) sebelumnya dapat diintegrasikan dengan peran badan riset dan inovasi.

Sehingga nantinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah memang benar-benar didasarkan pada penelitian-penelitian dan data, tambahnya.

Kebijakan berbasis penelitian dan data, lanjut Eko, semakin dibutuhkan masyarakat. Banyak kebijakan yang lahir tanpa didasarkan dengan penelitian dan data yang kuat. Ini menjadi kebiasaan yang perlu dirubah. Mindset ini harus dirubah. Sehingga tidak ada lagi ke depan kebijakan yang dirumuskan tanpa penelitian dan analisis data yang kuat terlebih dahulu, tekannya.

Sebab itu dengan mengintegrasikan peran ini, Eko mengharapkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat meningkatkan kerja-kerja penelitian dan inovasi di daerahnya. Pekerjaan ini menjadi tanggung jawab kita kepada masyarakat, ujarnya.