CPNS di Sumbar Gagal Haji Karena Tak Dapat Cuti, DPR Buka Suara
IDXChannel - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, mengaku prihatin atas kejadian CPNS bernama Arif Winanda Syafri, yang tergabung dalam Kloter II Suamtera Barat (Sumbar), gagal berangkat haji tahun 2022 lantaran tak kunjung mendapatkan izin cuti.
"Seharusnya Arif Winanda Syafri pemegang manifest nomor 338 tergabung dalam Kloter II CJH Sumbar, rencananya diberangkatkan bersama rombongan lainnya. Namun, lantaran tidak mendapatkan izin cuti sampai batas waktu yang sudah ditentukan, akhirnya yang bersangkutan gagal diberangkatkan," kata Guspardi kepada wartawan, Selasa (7/6/2022).
Guspardi mengungkap, menurut informasi, Arif Winanda Syafri ini gagal berangkat haji karena yang bersangkutan baru saja diangkat sebagai PNS. Sehingga dia tidak bisa diberikan izin cuti yang relatif lama untuk menunaikan ibadah haji.
Sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017, disebutkan bahwa PNS yang akan melaksanakan ibadah haji bisa saja menggunakan Cuti Besar. "Namun, syaratnya PNS itu telah bekerja terus-menerus selama 5 tahun dan cuti besar untuk menunaikan ibadah haji bisa diajukan untuk pelaksanaan haji yang pertama kali," ungkap dia.
Legislator asal Sumatera Barat ini menambahkan, Peraturan Kepala BKN di atas juga menyebutkan bahwa PNS diberikan hak cuti besar maksimal 3 (tiga) bulan. Dan PNS yang sudah menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang sama.
Bagi mereka yang sudah terlanjur mengambil hak cuti tahunan sebelum pengambilan cuti besar, maka jumlah hari yang diambil untuk cuti tahunan akan mengurangi hak jumlah hari cuti besarnya. Dan selama PNS menggunakan hak atas cuti besar mereka masih menerima penghasilan sebagai PNS.
"Penghasilan sebagai PNS yang dimaksud adalah terdiri atas gaji pokok tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji tunjangan dan fasilitas PNS," paparnya.
Oleh karena itu, menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini, kegagalan berangkat haji seperti yang dialami Arif Winanda Syafri yang baru saja diangkat menjadi PNS harus menjadi pembelajaran yang berharga bagi semua. Dan diharapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dapat memberikan klarifikasi tentang kebenaran PNS yang bersangkutan memang baru diangkat sebagai PNS dan belum memunuhi syarat mengajukan cuti untuk naik haji.
"Hal ini perlu di lakukan jangan ada kesan yang timbul dimasyarakat bahwa pemerintah menghalangi hak PNS untuk menunaikan haji padahal memang belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku," pungkas Guspardi.
(SAN)
