Curhatan Petani Sawit di Tengah Larangan Ekspor CPO, Apa yang Terjadi?

JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyampaikan beberapa situasi terkini dengan tuntutan serta solusi yang perlu dijalankan oleh pemerintah di tengah larangan ekspor CPO saat ini.

Sekretaris Jendral SPKS, Mansuetus Darto mengatakan, kebijakan pelarangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng harus dijadikan momentum pemerintah untuk merombak sistem perkebunan kelapa sawit yang ada.

"Masalah yang dihadapi sektor perkebunan kelapa sawit secara nasional paling tidak didasari oleh tiga aspek," ujarnya lewat siaran pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (13/5/2022).

Pertama, reforma agraria yang belum dijalankan karena perkebunan kelapa sawit masih menjadi sumber konflik dan ketimpangan penguasaan hingga kepemilikan tanah.

Kedua, pekebunan kelapa sawit yang menerapkan sistem pertanian monokultur berdampak pada lingkungan hidup.

"Ketiga, ketergantungan petani sawit kepada korporasi kelapa sawit sangat akut, petani sawit belum mempunyai pabrik pengelolaan kelapa sawit, seperti industri pengolahan menjadi CPO hingga minyak goreng. Hulu hilir kelapa sawit hanya dikuasai segelintir orang kuat," jelasnya.

Oleh karena itu, Darto menyampaikan, pemerintah segera mengawasi dan mengambil tindakan hukum yang tegas kepada pabrik kelapa sawit/perusahaan dari tingkat trader, grower hingga produsen yang ikut andil dalam menentukan harga Tandan Buah Segar (TBS).