Loading...
Loading…
Respons Putusan KPPU, Lion Air Group Bantah Ikut Kartel Tiket Pesawat

Respons Putusan KPPU, Lion Air Group Bantah Ikut Kartel Tiket Pesawat

Ekonomi | jawapos | Kamis, 25 Juni 2020 - 13:40

JawaPos.com Maskapai penerbangan Lion Air Group menegaskan, mereka menjual harga tiket pesawat sesuai dengan aturan yang berlaku. Yakni, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (KM 106/2019).

Ini menjawab putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan usaha, pada Selasa (23/6) lalu. Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, Lion Air Group mematuhi segala ketentuan dalam penetapan tarif.

Dalam hal ini tidak melebihi ketentuan tarif batas atas (TBA) dan tidak melebihi tarif batas bawah (TBB), ujarnya dalam keterangannya, Kamis (25/6).

Ia juga mengklarifikasi bahwa dalam penentuan harga jual tiket pesawat udara kelas ekonomi dalam negeri, Lion Air Group tidak pernah bekerja sama dan menentukan dengan pihak lain (di luar perusahaan). Formulasi penghitungan yang digunakan adalah wajar dan sesuai keterjangkauan kemampuan calon penumpang membayar berdasarkan kategori layanan maskapai, tuturnya.

Ia menyebut, pihaknya telah menghitung dan memberlakukan harga jual tiket secara bijak. Penerapan berdasarkan kategori layanan yang diberikan sebagaimana Permenhub PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Untuk harga jual tiket pesawat udara saat ini merupakan implementasi penggabungan beberapa komponen menjadi kesatuan harga jual tiket pesawat, ucapnya.

Danang merincikan, komponen harga jual tiket pesawat udara sekali jalan (one way) untuk penerbangan langsung (non-stop) terdiri dari tarif angkutan udara. Komponen ini berfluktuasi dalam koridor tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Komponen lainnya yakni pajak ( government tax ) 10 persen dari tarif angkutan udara. Kemudian, iuran wajib asuransi yang disingkat IWJR (Iuran Wajib Jasa Raharja).

Berikutnya, Passenger Service Charge (PSC) atau airport tax. Besaran airport tax berbeda-beda mengikuti bandar udara di masing-masing kota. Terakhir, baya tambahan jika ada (surcharge).

Sebagai informasi, mulai 1 Maret 2018, pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau PSC terbaru sudah termasuk ke dalam komponen harga tiket. Dengan demikian, jika ada perubahan pada tarif PSC akan mempengaruhi nominal pada harga tiket, pungkasnya.

Original Source

Topik Menarik