Gejolak Jelang Puasa Perlu Diatasi

JAKARTA - Pemerintah perlu mengatasi harga sejumlah bahan pokok yang kerap naik setiap tahunnya, menjelang masuknya Ramadan hingga Lebaran. Karena itu, pemerintah disarankan untuk membentuk tim khusus pengendalian harga berbagai komoditas.

"Saya menyarankan kepada pemerintah agar membentuk tim khusus yang dapat menangani persoalan pangan dan energi ini sehingga pengendalian harga jelang Puasa dan Lebaran dapat dilakukan," kata Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina dalam keterangan di Jakarta, Rabu (9/3).

Menurut dia, elemen dari tim khusus pengendalian tersebut dapat terdiri atas berbagai institusi kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Hal itu dinilai penting mengingat adanya fenomena kenaikan harga sejumlah komoditas yang vital dalam menunjang keberlangsungan rumah-tangga masyarakat Indonesia sehingga pemerintah dapat menyelesaikan persoalan ini dalam jangka pendek.

Dia berpendapat kenyataan di lapangan berbanding terbalik dengan janji kementerian perdagangan yang selalu menjanjikan harga normal dan stok aman menjelang puasa dan Lebaran seperti minyak goreng. "Belum selesai masalah kenaikan dan kelangkaan minyak goreng dan kedelai, sekarang harga daging sapi mulai naik. Belum lagi gas elpiji nonsubsidi yang juga naik," paparnya.

Nevi mengingatkan dampak pandemi yang terus berlangsung, serta pecahnya perang Russia-Ukraina, juga berpotensi untuk membuat tingkat inflasi menjadi melambung ke depannya. Untuk itu, ujar Nevi, pemerintah harus mengawasi distribusi kebutuhan bahan pokok seperti minyak goreng, sehingga tidak terjadi penimbunan yang bisa mengakibatkan lonjakan harga.

"Pada jangka panjang, alternatif sumber pangan lokal harus mulai dibangun dengan mengupayakan substitusi. Sebab, Indonesia memiliki keanekaragaman komoditas pangan yang sejatinya bisa dimanfaatkan," ucap Nevi Zuairina.

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas, menuturkan gejolak kenaikan harga sejumlah komoditas saat ini lebih banyak akibat perdagangan global dan makin terasa karena Indonesia sangat mengandalkan pasokan impor.

Menurut data Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), gandum dan bawang putih hampir 100 persen impor, kedelai 97 persen impor, gula 70 persen impor, daging lebih dari 50 persen impor. "Ketika harga pangan dunia naik setelah pandemi maka pasti kita akan kena imbas," ujar Ketua AB2TI itu.

Idealnya, kata Dwi, kebutuhan pangan dalam negeri bisa dipenuhi oleh petani dalam negeri. Namun, dinilai sangat sulit terjadi karena tingginya disparitas harga pangan produksi dalam negeri dengan produk impor.

Waspadai Gejolak

Sementara itu, ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Hidayatullah, Muttaqin, mengatakan gejolak kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok yang terjadi saat ini jangan sampai mengganggu pertumbuhan positif ekonomi. "Guncangan kenaikan harga pada awal 2022 ini harus benar-benar bisa diatasi pemerintah dengan cepat jika tak ingin berdampak lebih luas," kata dia di Banjarmasin, Rabu (9/3).

Dijelaskan Muttaqin, perekonomian nasional pada 2021 sudah tidak mengalami kontraksi karena pertumbuhan ekonomi sudah berada di level positif. Hal ini menunjukkan ekonomi bergerak pada arah pemulihan meskipun situasi masih berada dalam kondisi pandemi Covid-19.

Muttaqin mengatakan kenaikan harga-harga sembako termasuk gas elpiji dapat pemicu inflasi sehingga dapat menggerus daya beli masyarakat.