LPEI Dukung Penegakan Hukum Kasus Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor Rp2,6 Triliun

Ekonomi | inewsid | Published at Minggu, 09 Januari 2022 - 08:25
LPEI Dukung Penegakan Hukum Kasus Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor Rp2,6 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menegaskan dukungannya kepada penegakan hukum terkait kasus dugaan korupsi senilai Rp2,6 triliun di lembaga tersebut. LPEI juga tetap menjaga azas praduga tidak bersalah seiring dengan penetapan dan penahanan terhadap lima tersangka.

Direktur Eksekutif LPEI, Rijani Tirtoso menuturkan, pihaknya konsisten menerapkan zero tolerance to corruption di lingkungan kerja dan semua pemangku kepentingan LPEI. Dia menyebut, LPEI akan selalu menghormati langkah-langkah penegak hukum dalam menangani kasus yang terjadi.

"Kami akan mengikuti proses sesuai ketentuan yang berlaku dan akan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung sebagai bentuk tanggung jawab LPEI dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG)," ujar Rijani dalam keterangannya, Minggu (9/1/2022).

Rijani menambahkan, dalam rangka memperkuat tata kelola dan pelaksanaan mandat LPEI, sejak 2018 hingga saat ini LPEI bekerja keras memperbaiki semua aktivitas secara signifikan dengan menerapkan code of conduct dengan sanksi yang jelas dan tegas demi mencegah terjadinya penyimpangan.

Lembaga juga melakukan penguatan risk management melalui peningkatan kualitas SDM terkait risk awareness baik terkait credit risk, operational risk, legal risk termasuk reputation risk, prinsip kehati-hatian dan GCG.

Sejumlah inisiatif yang dilakukan LPEI dalam memperkuat tata kelola dan sumber daya manusia antara lain. Pertama, bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu dalam menerapkan Whistle Blowing System di aplikasi WISE. Kedua, bersama KPK melakukan pencatatan dan pencegahan gratifikasi dalam aplikasi Gratifikasi On-Line (GOL). Ketiga memastikan bahwa seluruh pejabat LPEI melaporkan kekayaan di LHKPN dan pelaporan LPEI mencapai 100 persen.

Rijani menambahkan bahwa LPEI telah memperbarui Pakta Integritas di tahun 2020 dan semua pegawai LPEI wajib menandatangani pakta integritas dimaksud. LPEI juga telah melakukan review terhadap policy dan procedure untuk mencegah peluang dan mengantisipasi aksi korupsi seperti: manual pembiayaan; dan Know Your Employees dan Know Your Customers.

"Seluruh jajaran LPEI telah berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya LPEI yakni Trustworthy, Reliable, Unique, Service Excellence dan Teamwork (TRUST). Secara rutin kami juga melakukan internalisasi dan sosialisasi terkait dengan Good Corporate Governance, ethics, dan lain-lain , untuk seluruh pegawai, dimulai dari program induction untuk pegawai baru, dan terus dimonitor pelaksanaannya serta dilakukan berbagai program awareness dan internalisasi melalui program sosialisasi maupun melalui program computer-based training guna memastikan pakta integritas dan prinsip menjalankan bisnis secara beretika dapat ditegakkan," ucap Rijani.

Untuk perbaikan terus-menerus, lanjut Rijani, LPEI secara intensif juga berkonsultasi dan membangun kerja sama dengan regulator, pengawas dan aparat penegak hukum untuk mendorong LPEI menjadi lembaga yang bersih dan dipercaya dalam menjalankan program kerja sesuai mandat yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI 2013-2019.

Para tersangka itu kini telah ditahan. Kelima tersangka tersebut, Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana III LPEI periode 2016, Ferry Sjaifullah selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM 2015-2019, Josef Agus Susanta selaku Kepala Kantor Wilayah LPEI Surakarta tahun 2016.

Kemudian, Johan Darsono selaku Direktur PT Mount Dreams Indonesia, dan Suryono selaku Direktur PT Jasa Mulia Indonesia, PT Mulia Walet Indonesia, dan PT Borneo Wallet Indonesia.

Artikel Asli