Bulog Punya Utang Rp13 Triliun, Buwas Ungkap Penyebabnya

Ekonomi | inewsid | Published at Selasa, 28 Desember 2021 - 13:51
Bulog Punya Utang Rp13 Triliun, Buwas Ungkap Penyebabnya

JAKARTA, iNews.id - Perum Bulog memiliki utang sebesar Rp13 triliun hingga akhir tahun ini. Total utang itu merupakan akumulasi dari utang pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, Bulog hingga akhir tahun ini telah menyerap beras petani sebanyak 1,2 juta ton. Sumber pendanaan jumlah serapan beras petani dalam negeri itu berasal dari pinjaman perbankan.

"Utang kita ini Rp13 triliun, Rp13 triliun itu di mana utang kita? Ya itu beras CBP yang 1 juta itu ton, kan berasnya dari utang. Kalau sudah kita salurkan atas penugasan negara, baru dibayarkan (belum dibayarkan)," kata Budi saat konferensi pers, Selasa (28/12/2021).

Menurut Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, seharusnya pemerintah langsung melakukan pembayaran kepada Bulog ketika pengadaan CBP dari beras petani sudah dilakukan perusahaan. Namun, hingga pengadaan CBP dilakukan, pemerintah belum juga melakukan pembayaran.

"Seyogyanya setelah kita mengadakan 1 juta (ton beras), itu diaudit oleh BPK, 1 juta dengan kualitasnya yang sesuai dengan standar yang dicantumkan dalam UU pemerintah. Begitu selesai, pemerintah langsung membayar jumlah 1 juta toh, harus dibayar. Jadi Bulog tidak ada utang, tidak ada bunga," tuturnya.

Pada tahun depan, Bulog akan kembali melakukan pinjam karena ada penugasan pemerintah berupa penyerapan CBP.

Sementara itu, utang pemerintah kepada Bulog mencapai Rp4 triliun. Utang tersebut merupakan utang penugasan negara kepada Bulog perihal pengadaan impor beras dan disposal 20.000 ton. Impor beras yang dimaksud berupa pemenuhan stok CBP pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara disposal 20.000 ton dengan nilai Rp173 miliar.

Hingga saat ini piutang perusahaan belum dibayarkan pemerintah. Namun, manajemen terus menagih agar pemerintah segera membayarnya.

"Nah kita hanya menagih kepada negara, itu mungkin transportasinya. Perawatannya memang perlu dirawat, pos-pos lainnya, ini yang sedang saya sampaikan kepada pemerintah ada perubahan regulasi," ujarnya.

Artikel Asli