Heri Gunawan Beberkan Faktor yang Bisa Optimalkan Pertumbuhan Ekonomi 2022

Ekonomi | limapagi.id | Published at Selasa, 28 Desember 2021 - 11:42
Heri Gunawan Beberkan Faktor yang Bisa Optimalkan Pertumbuhan Ekonomi 2022

LIMAPAGI - Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi pada 2022 di kisaran 5,2 hingga 5,5 persen. Target ini dinilai cukup rasional jika melihat prediksi pertumbuhan ekonomi pada 2021.

Anggota Komisi XI DPR-RI, Heri Gunawan, menyebut ada beberapa faktor pendukung yang bisa dioptimalkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun depan.

Pertama adalah capaian ekonomi 2021. Meskipun belum maksimal, namun sudah tumbuh positif dibanding pada 2020 yang tumbuh minus 2,07 persen.

Capaian tersebut bisa menjadi pijakan untuk membuat pertumbuhan ekonomi 2022 bisa lebih baik.

Hergun mengatakan, menurut data BPS pada kuartal III-2021, dari sisi lapangan usaha, kinerja lapangan usaha utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan sudah tumbuh positif. Hal tersebut perlu ditingkatkan lagi.

"Sementara lapangan usaha mobilitas seperti penyediaan akomodasi dan makan-minum serta transportasi dan pergudangan masih mengalami kontraksi, maka perlu diberi stimulus," jelasnya.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, lanjutnya, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 1,03 persen (yoy), investasi tumbuh melambat 3,74 persen (yoy), dan konsumsi pemerintah tumbuh 0,66 persen (yoy), perlu direspon dengan kebijakan yang tepat dan akomodatif.

Selain itu, DPR-RI dan Pemerintah sudah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan juga UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Dengan UU HPP diharapkan penerimaan perpajakan bisa meningkat sehingga bisa mengurangi defisit APBN.

"Dengan berkurangnya defisit APBN, beban fiskal semakin ringan serta kinerja pembangunan dapat lebih ditingkatkan," tutur politisi dari Partai Gerindra tersebut.

Dia juga menjelaskan, UU HPP ini mengatur di antaranya tentang pajak karbon, pengungkapan sukarela, serta fleksibilitas tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Harapannya adalah bisa memberikan penambahan penerimaan perpajakan sebesar Rp150 triliun.
"Artinya, total penerimaan APBN akan menjadi Rp2.000 triliun," ujarnya lagi.

Hergun kemudian berharap pada 2022 nanti, arah bauran kebijakan Bank Indonesia tetap ditujukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter dinilainya perlu untuk menjaga stabilitas.

"Sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Artikel Asli