Pertamina Pastikan Tak Ada Karyawan yang Dipotong Gajinya

Ekonomi | inewsid | Published at Minggu, 26 Desember 2021 - 14:10
Pertamina Pastikan Tak Ada Karyawan yang Dipotong Gajinya

JAKARTA, iNews.id - PT Pertamina (Persero) memastikan tak ada karyawan perseroan yang dipotong gajinya. Pasalnya, kebijakan agile working yang memberi dampak pada pengaturan mekanisme kerja fleksibel karyawan work from home (WFH) belum diterapkan manajemen.

Senior Vice President Human Capital Development Pertamina Tajudin Noor mengatakan, informasi mengenai hal tersebut sudah disampaikan kepada semua karyawan BUMN migas itu lewat surat edaran (SE) pada 13 Desember 2021 lalu.

"Tak ada satu pun pekerja yang mengalami pemotongan gaji hingga saat ini. Semua benefit yang diperoleh pekerja masih berjalan normal seperti sebelum pandemi," kata Tajudin dalam keterangannya, dikutip dari Antara , Minggu (26/12/2021).

Dia menjelaskan, Pertamina sedang melakukan review atas program agile working, yaitu karyawan Pertamina Holding di kantor pusat yang bertugas dan pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah. Menurutnya, kebijakan ini dalam rangka beradaptasi menyambut post-pandemi Covid-19.

"Fleksibilitas ini diberikan agar dapat memberikan kenyamanan kepada pekerja dengan memberikan opsi untuk memilih pola kerja dengan mekanisme work from office (WFO) atau work from home (WFH) yang diharapkan bisa memberikan kinerja lebih baik," tutur Tajudin.

Dia menuturkan, tidak semua pekerja akan mendapatkan tawaran untuk WFH. Kesempatan bekerja di rumah hanya berlaku pada sejumlah jenis pekerjaan tertentu, seperti penyusunan strategi, pemikiran konseptual, analisis, dan taktikal.

Artinya, WFH secara umum diberikan kepada karyawan kantor yang tidak berada di lapangan minyak dan gas bumi, kilang, maupun area distribusi.

Namun program ini belum dijalankan dan masih dalam proses mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Selain itu, pada dasarnya perusahaan memahami ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu pemotongan upah haruslah mendapatkan persetujuan dari pekerja.

"Kerenanya, dalam membuat kebijakan ini, prinsip dasarnya adalah pekerja harus secara sukarela menyetujui pemotongan upah tersebut baru dapat memilih untuk WFH," ucap Tajudin.

Artikel Asli