Kalaeidoskop 2021: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akhirnya Disuntik APBN

Ekonomi | inewsid | Published at Minggu, 26 Desember 2021 - 07:40
Kalaeidoskop 2021: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akhirnya Disuntik APBN

JAKARTA, iNews.id - Megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menghadapi pro dan kontra sejak awal kemunculannya. Sempat ditentang sejumlah pihak, dalam perjalannnya, biaya proyek tersebut bengkak hingga akhirnya disuntik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perjalanan proyek ini terbilang panjang. Awalnya, gagasan pembangunan kereta cepat datang dari Jepang. Sejak 2014, Jepang sudah mulai melakukan studi kelayakan untuk pembangunan KCJB dengan anggaran fantastis hingga 3,5 juta dolar AS.

Namun, proposal hasil studi kelayakan milik Jepang dinilai tidak sesuai dengan standar, sehingga ditolak oleh pemerintah Indonesia. Indonesia lebih memilih China untuk menggarap proyek tersebut, dan hal ini membuat Duta Besar Jepang untuk Indonesia saat itu, Yasuaki Tanizaki kecewa.

"Studi kelayakan itu bukti keseriusan kami. Kami perlu datang ke sini untuk studi kelayakan dan butuh dukungan dari Indonesia. Terlepas dari itu, kami menghargai keputusannya tapi tetap, ini bukan keputusan yang mudah," kata dia pada 2015 lalu.

Secara rinci, Jepang mengajukan nilai investasi 6,2 miliar dolar AS dengan skema investasi berupa pinjaman 75 persen dengan tenor 40 tahun yang bunganya 0,1 persen per tahun. Sementara, China menawarkan nilai 5,5 miliar dolar AS dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen lokal.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kala itu, Rini Soemarni mengatakan, jika proposal hasil studi kelayakan dari Jepang mensyaratkan jaminan dari pemerintah. Jepang menyatakan, proyek kereta cepat memiliki tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) negatif.

Dengan demikian, proyek tersebut tidak menguntungkan, sehingga pembangunan tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke swasta dan harus ada jaminan dari pemerintah. Apalagi, dana yang dipinjamkan untuk proyek tersebut harus diberikan kepada pemerintah. Padahal, proyek ini melarang penggunaan APBN.

China Jadi Pemenang Tender KCJB

Akhirnya, China terpilih menjadi pemenang tender proyek. PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) ditunjuk sebagai penanggung jawab megaproyek ini. Perusahaan itu merupakan gabungan dari konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China, Beijing Yawan Co Ltd.

Adapun konsorsium Indonesia terdiri dari empat perusahaan BUMN, yakni PT Wijaya Karya (WIKA), PT kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, serta PT Jasa Marga. WIKA ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium, namun pada Oktober tahun ini, pemimpin konsorsium diganti PT KAI.

Pada 21 Januari 2016, groundbreaking proyek tersebut dilakukan di Bandung Barat, dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi, namun minus Menteri Perhubungan (Menhub) saat itu, Ignasius Jonan.

Ketidakhadiran Jonan tidak mengherankan karena sejak awal dicetuskannya KCJB, bahkan sejak dirinya menjabat sebagai Direktur Utama KAI, Jonan dengan lantang menolak proyek tersebut. Menurutnya, proyek itu tidak berkeadilan karena hanya fokus mengembangkan perkeretaapian di Jawa.

Setelah peletakan batu pertama, Jonan tak kunjung memulai konstruksi KCJB. Padahal, proyek tersebut sudah diresmikan Jokowi. Jonan mengatakan, dokumen perjanjian konsensi dan izin pembangunan yang harus diserahkan PT KCIC belum lengkap sehingga pembangunan belum bisa dilakukan. Hinggga enam bulan kemudian, tepatnya pada Juni 2016, Jonan tak lagi menjabat sebagai menhub.

Proyek KCJB Akhirnya Disuntik APBN

Awalnya, meski memiliki nilai investasi jumbo, megaproyek ini dipastikan tidak akan menggunakan APBN. Namun dalam perjalanannya, APBN dibutuhkan untuk melanjutkan penyelesaian proyek tersebut.

"Kereta cepat dan pengembangan perkeretaapian di Indonesia ini diperlukan. Tapi kita tidak ingin beri beban pada APBN, jadi sudah saya putuskan kereta cepat itu tidak gunakan APBN, tidak ada jaminan dari pemerintah," kata Jokowi pada 2015 lalu.

Keyakinan pemerintah didasarkan pada proposal hasil studi kelayakan dari China. Tertulis, China tidak meminta jaminan apa pun dari pemerintah untuk menggarap proyek tersebut. Dana pinjaman pun langsung dikucurkan tanpa harus melalui pemerintah.

Ini sangat berbeda dengan hasil studi kelayakan milik Jepang. Namun, implementasi hasil studi kelayakan tersebut berubah di tengah jalan.

Pada 1 September 2021, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI Salusra Wijaya mengungkapkan, adanya pembengkakan biaya proyek KCJB dari semula 6,07 miliar dolar AS menjadi 8,6 miliar dolar AS. Estimasi penambahan biaya ini berdasarkan telaah dari konsultan pada November 2020.

Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan penyebab utama bengkaknya biaya proyek KCJB bukan karena korupsi, tapi akibat mahalnya pembebasan lahan yang menyebabkan proyek ditunda hingga naiknya harga material proyek selama pandemi Covid-19.

Untuk membuat proyek tetap berjalan, akhirnya pada 6 Oktober 2021, Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubatan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Erick menjelaskan, pemerintah menyepakati pembiayaan KCJB menggunakan APBN 2021 untuk mempercepat penyelesaian konstruksi KCJB. Pendanaan KCJB dalam skema penyertaan modal negara (PMN) perlu dilakukan untuk menyelesaikan pembangunan proyek strategi nasional (PSN). Sebab, sumber pendanaan lain seperti membuka opsi bagi investor di luar konsorsium KCIC tidak memungkinakan untuk dilakukan pemerintah.

Menurutnya, KCJB merupakan investasi di sektor konstruksi yang keuntungannya didapat dalam jangka waktu panjang, sehingga tidak memungkinkan untuk diserahkan ke mekanisme pasar saat ini. Pendanaan dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembangunannya.

"Sama seperti saya meminta PMN untuk restrukturisasi, tetapi tidak perlu uang APBN, ya kita cari market , mekanisme pasar, cuma kereta cepat ini tidak mungkin pasar karena ini masih lama," ujar Erick.

Alasan lain, KCJB tidak semata business to business ( B to B ), namun ada program penugasan negara yang dijalankan BUMN Karya dalam konsorsium BUMN atau PT PSBI, sehingga pemberian PMN perlu dilakukan.

Sementara itu, Corporate Secretary KCIC Mirza Soraya mengatakan, proyek pembangunan KCJB saat ini telah mencapai 79 persen. Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditargetkan bisa beroperasi pada Desember tahun depan.

"Kami masih terus melakukan upaya percepatan pembangunan agar target operasional bisa terwujud dengan baik, ucap Mirza saat dihubungi MNC Portal Indonesia , belum lama ini.

Artikel Asli