Dinilai Masih Murah, IMF Desak Sri Mulyani Naikkan Tarif Pajak Karbon

limapagi.id | Ekonomi | Published at Kamis, 14 Oktober 2021 - 13:12
Dinilai Masih Murah, IMF Desak Sri Mulyani Naikkan Tarif Pajak Karbon

LIMAPAGI - International Monetary Fund atau IMF mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar menaikkan harga pajak karbon sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuiovalen (CO2e). Sebab, dengan tarif pajak itu dinilai masih terlalu kecil.

Tetapi harga itu harus naik ke tingkat yang tepat jika ingin menjadi sinyal transformasional yang kuat, kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam pernyataan media briefing, dikutip, Kamis 14 Oktober 2021.

Seperti diketahui, pemerintah resmi akan memberlakukan pajak karbon mulai tanggal 1 April 2022 nanti. Sasaran pertama penerapan pajak karbon di sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur mengenai pengenaan pajak baru berupa pajak karbon yaitu pengenaan pajak untuk memulihkan lingkungan, sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon. Adapun penurunan emisi karbon Indonesia sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Penerapan pajak karbon akan dilakukan secara bertahap serta diselaraskan dengan carbon trading sebagai bagian dari roadmap green economy, untuk meminimalkan dampaknya terhadap dunia usaha namun tetap mampu berperan dalam penurunan emisi karbon. Untuk tahap awal, mulai tahun 2022, pajak karbon akan diterapkan pada sektor PLTU batu bara dengan menggunakan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax).

Pengenaan pajak karbon disebut merupakan sinyal kuat yang akan mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon dan ramah lingkungan.

Kendati demikian, Georgieva tetap mengapresiasi pemerintah yang mulai akan menerapkan pajak karbon mulai tahun depan. Dia menilai langkah tersebut menandakan Indonesia telah mengambil langkah menangani krisis perubahan iklim yang terjadi di dunia.

Saya baru saja mendengar dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, bahwa dalam krisis ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah ke arah penetapan harga karbon, dan begitu juga banyak ekonomi lain, termasuk China, dengan perdagangan karbon baru-baru ini, tuturnya.

Artikel Asli