Loading...
Loading…
Karantina Lima Hari Belum Ngefek

Karantina Lima Hari Belum Ngefek

Ekonomi | lombokpost | Senin, 11 Oktober 2021 - 13:58

MATARAM -Aturan karantina yang diperpendek selama lima hari masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Menurut Ketua Senggigi Hotel Association I Ketut Murta Jaya, idealnya wisatawan asing maupun wisatawan nusantara yang baru berkunjung ke luar negeri tak perlu melakukan karantina sama sekali.

Selama masih ada proses karantina, maka kekhawatiran akan enggannya wisatawan berkunjung ke NTB tetap ada. Hal itu membuat bisnis di sektor pariwisata seakan jalan di tempat. Harapan kami harusnya mereka bisa datang tanpa karantina, katanya, Minggu (10/10).

Ia juga mengatakan, hal ini akan berdampak pada masa berlibur wisatawan yang tetap saja harus diperpanjang selama lebih dari lima hari. Artinya, wissatawan harus meluangkan waktu dan biaya yang lebih besar lagi untuk berkunjung ke NTB. Padahal biaya perjalanan menjadi salah satu pertimbangan yang krusial bagi wisatawan. Hal ini juga jadi tantangan bagi pelaku usaha mematok tarif jasa dan pelayanan yang dihadirkan menjadi lebih terjangkau bagi wisatawan.

Jelas hal ini sangat berpengaruh pada kondisi bisnis, imbuhnya.

Kunjungan tanpa karaantina ini tentu tak semerta-merta diusulkan pihaknya. Alias ada syarat dan ketentuan yang mengikuti di belakangnya. Seperti sudah melaksanakan vaksinasi dua kali, hasil PCR atau swab antigen negatif, dan update data pada aplikasi Peduli Lindungi untuk memaksimalkan upaya pelacakan. Hal serupa juga dilakukan saat sudah sampai di Bandara Internasional Lombok. Jika hasilnya negatif, wisatawan bisa langsung melancong.

Sementara apabila hasilnya positif barulah wisatawan diwajibkan melakukan karantina. Ia menilai hal ini menjadi win-win solution bagi kedua belah pihak. Memulihkan ekonomi sektor pariwisata tanpa melonggarkan aturan ketat prokes yang berlaku.

Kalau syarat dan ketentuan ini ditetapkan tentu lebih cepat terjadii perbaikan iklim bisnis, katanya.

Sekretaris Dinas Pariwisata NTB Lalu Hasbulwadi mengatakan, ketentuan yang dibuat kementerian ini bukan keputusan yang bisa diganggu gugat. Lagipula, aturan tersebut tak hanya berlaku di NTB melainkan seluruh Indonesia. Apa saja bisa dilakukan asalkan mempercepat penekanan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia khususnya NTB.

kita tunggu saja, toh ini demi kebaikan bersama, tegasnya. (eka/r9)

Original Source

Topik Menarik

{