Fakta-Fakta Menarik Pandora Papers, Menko Luhut Buka Suara

okezone | Ekonomi | Published at Minggu, 10 Oktober 2021 - 03:50
Fakta-Fakta Menarik Pandora Papers, Menko Luhut Buka Suara

JAKARTA - Dokumen Pandora Papers membuka banyak rahasia bagaikan kotak pandora.

Penyelidikan itu melibatkan sekitar 600 jurnalis dari berbagai media termasuk The Washington Post, BBC dan The Guardian. Mereka menyelidiki sekitar 11,9 juta dokumen dari 14 perusahaan jasa keuangan di seluruh dunia.

Sekitar 35 pemimpin dan mantan pemimpin yang tercatat dalam berbagai dokumen yang dianalisa oleh ICIJ, menghadapi berbagai tuduhan mulai dari korupsi hingga pencucian uang dan penghindaran pajak. Bagaimana dengan pejabat Indonesia? Berikut fakta-fakta yang dikumpulkan Okezone terkait dengan Pandora Papers, Minggu (10/10/2021):

1. PPATK Siap Periksa Data Panama Papers

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan akan profesional melakukan pemeriksaan data-data Pandora Papers tersebut. Karena sebelumnya juga pernah muncul Panama Papers hingga Paradise Papers yang juga heboh.

"Informasi ini bukan dari lembaga resmi. Tapi kami sebagai lembaga intelijen keuangan negara akan bekerja profesional. Kami tidak akan fokus soal pejabat atau bukan, siapa pun orang Indonesia yang masuk ke dalam list itu akan menjadi perhatian PPATK. Saat ini hasil analisis dan pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses," ujar Kepala PPATK, Dian Ediana Rae dalam akun YouTube PPATK.

Pihaknya berjanji akan melakukan verifikasi data-data. Seperti data apa yang yang masuk, nama siapa saja yang masuk dan sebagainya. Hal pertama yang dilakukan adalah memverifikasi pejabat yang disebutkan. Apakah sesuai dengan profilnya atau tidak, khususnya yang menaruh kekayaan di negara Tax Haven.

"Walaupun belum tentu ini otomatis masuk kasus penghindaran pajak. Namun secara teori negara Tax Haven digunakan untuk menghindari pajak," katanya.

2. PPATK Masih Melakukan Analisis

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan masih melakukan analisis terkait pejabat Indonesia yang disebut dalam Pandora Papers itu. Laporan nanti akan disimpulkan dalam hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang nantinya diserahkan ke penegak hukum. Terkait pajak, PPATK nantinya akan berkoordinasi dengan Ditjen Pajak.

Dian menyebut PPATK tidak akan ragu melakukan analisis meski nama yang disebut dalam Pandora Papers ialah pejabat tinggi negara. Sebab, PPATK bekerja berdasarkan UU.

"Kami diberi mandat oleh UU, kalau ada sesuatu yang mencurigakan siapa pun harus kita analisis, kita harus periksa," kata dia.

Artikel Asli