Negara Baru Terima Rp100 Miliar, Obligor Kaharudin Ongko Dicegah ke Luar Negeri

Ekonomi | limapagi.id | Published at Selasa, 21 September 2021 - 15:05
Negara Baru Terima Rp100 Miliar, Obligor Kaharudin Ongko Dicegah ke Luar Negeri

LIMAPAGI - Pemerintah mencegah salah satu obligor dalam kasus BLBI, Kaharudin Ongko, untuk bepergian ke luar negeri. Langkah pencegahan itu dilakukan lantaran masih kecilnya total uang negara yang dikembalikan Kaharudin.

"Sampai saat ini, tingkat pengembalian utang yang bersangkutan kecil sehingga dilakukan upaya paksa yang dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), melalui surat paksa dan pencegahan bepergian ke luar negeri," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa 21 September 2021.

Selain menerbitkan pencegahan, kini pemerintah melalui satgas BLBI sedang mengeksekusi sejumlah aset Khairudin yang tertera dalam perjanjian. Perjanjian yang dimaksud, kata Sri Mulyani ialah kesepakatan yang dicapai antara Kaharudin dan negara.

Perjanjian itu dituangkan dan ditandatangani dalam Master of Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA). Setidaknya, ada kekayaan berupa uang milik mantan bos Bank Umum Nasional (BUN) dengan total Rp109 miliar yang disita Satgas BLBI.

Dana tersebut telah masuk ke dalam kas negara per Senin 20 September 2021.

"Jumlah escrow account tersebut adalah Rp664.974.593 dan escrow account dalam USD7.637.605. Kalau dikonversi dalam kurs dia menjadi Rp109.508.496.559. Ini escrow account yang kita sita kemudian masuk ke kas negara," ujarnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, Satgas BLBI menyita uang milik Kaharudin Ongko pemilik Bank Umum Nasional.

"Kami ingin sampaikan langkah yang kita lakukan tadi debitur PKPS, kami bisa sebutkan namanya Kaharudin Ongko adalah obligor pemilik Bank Umum Nasional, kita melakukan penagihan utang yang sekarang ini diserahkan dan diurus Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN," ucapnya.

Diketahui, Kaharudin adalah mantan pemegang saham tertinggi Bank Umum Nasional (BUN). Krisis ekonomi yang menerjang Indonesia pada Agustus 1997 membuat BUN di hampir jatuh.

Pemerintah kemudian mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk menyelamatkan BUN. Namun, dana BLBI ini justru diselewengkan. Kaharudin sudah dipanggil pada 7 September 2021. Adapun total utang yang ditagih mencapai Rp8,2 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) mengaku berhasil menyita Rp100 miliar dana milik obligor.

"Alhamdulillah kemarin dari sebuah bank kita sudah menyita uang Rp 100 miliar dari sebuah bank dari salah seorang obligor," tuturnya.

Artikel Asli