Lindungi Nelayan dari Pungli, Menteri Trenggono Keluarkan Aturan Ini

limapagi.id | Ekonomi | Published at Kamis, 16 September 2021 - 14:05
Lindungi Nelayan dari Pungli, Menteri Trenggono Keluarkan Aturan Ini

LIMAPAGI - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Regulasi tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, aturan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menyejahterakan nelayan.

"Semangat PP 85 Tahun 2021 ini untuk membantu nelayan. Saya berpihak pada saudara-saudara semua," kata Trenggono dikutip dari keterangan resmi KKP, Kamis, 16 September 2021.

Trenggono mengatakan, beleid yang sudah diundangkan pada 19 Agustus 2021 ini mengatur setidaknya 18 jenis PNBP. Mulai dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan, pelabuhan perikanan, hingga pengembangan penangkapan ikan di sektor perikanan tanggap.

Penarikan PNBP dengan aturan ini, dihitung berdasarkan tiga formulasi. Pertama penarikan praproduksi, pascaproduksi dan penarikan sistem kontrak.

Dalam sistem praproduksi diberlakukan terhadap kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikannya di pelabuhan pangkalan yang belum memenuhi syarat penarikan pascaproduksi. Sementara penarikan pascaproduksi berlaku untuk kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang sudah punya sistem penunjang.

Selanjutnya, sistem kontrak diberlakukan kepada pelaku usaha perikanan yang memiliki persetujuan pemanfaatan sumber daya ikan di WPP Indonesia. Sementara itu, Plt Sekretaris Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Trian Yunanda menjelaskan, sistem penarikan PNBP pasca-produksi merupakan aturan baru.

Dia berharap aturan itu bisa memberikan rasa keadilan bagi para pelaku usaha di sektor perikanan tanpa mengesampingkan hak negara terkait pajak.

"Ini yang tadi memberikan rasa keadilan, kami sudah mendengar masukan dari masyarakat khususnya nelayan masih juga mempertanyakan banyaknya pungutan-pungutan. Kemarin Pak Menteri menerima perwakilan dari DKI, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ucap Trian dalam diskusi yang digelar KKP secara daring, Kamis, 16 September 2021.

Trian menjelaskan nantinya pada awal tahun 2023, aturan penarikan praproduksi juga bakal dihapuskan dan berlaku sepenuhnya penarikan setelah produksi.

"Kita memberikan ruang waktu hingga 31 Desember 2022, per 1 Januari 2023 penarikan dilakukan pascaproduksi. Apabila dengan penarikan pascaproduksi masih ada pungutan, silakan disampaikan pada KKP," tuturnya.

Dalam aturan ini, juga dimuat tentang tarif PNBP penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi pemeriksaan laboratorium, pendidikan kelautan dan perikanan, pelatihan kelautan dan perikanan serta analisis data. Selain itu, sertifikasi hingga perizinan berusaha terkait pemanfaatan laut, pemanfaatan jenis ikan dilindungi, hingga persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka pariwisata juga masuk dalam aturan.

Artikel Asli