Pedagang Pasar Minta Pajak Sembako Dikaji Ulang

limapagi.id | Ekonomi | Published at 15/09/2021 14:19
Pedagang Pasar Minta Pajak Sembako Dikaji Ulang

LIMAPAGI - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menyayangkan rencana pemerintah untuk mematok pajak pada sejumlah sembako seperti buah-buahan hingga sayuran.

Menurut Ketua Bidang Infokom DPP IKAPPI, Muhammad Ainun Najib, barang yang akan dipajaki itu merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat.

"Dari awal kami menolak kebutuhan pokok seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi harus mendapatkan PPN atau dipajaki," ujar Ainun dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 September 2021.

Ainun mengatakan sembako dan jenis-jenis kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat dan tidak dikenai PPN sudah diatur dalam peraturan menteri keuangan No.116/Pmk.010/2017.

"Tapi dalam draft RUU KUP tersebut pemerintah memutuskan untuk mengubah dan menghapus beberapa komoditas," imbuh Aiunun.

Menurut Ainun, pihaknya sudah bertemu dengan beberapa pejabat kementerian keuangan dan sudah menjelaskan, termasuk dirjen pajak, stafsus menteri dan beberapa direktur.

Ikappi, kata Ainun, sudah menjelaskan alur distribusi barang dan potensi kenaikan harga pangan jika ini tetap dilakukan.

"Tetapi beberapa hari yang lalu menteri sudah menyampaikan kepada DPR bahwa tetap akan melangsungkan penghapusan Non Ppn pada pasal 4a draft Ruu KUP tersebut," ujar Ainun.

Ainun mengatakan, IKAPPI kembali mengingatkan kepada menteri keuangan agar mengkaji kembali kebijakan tersebut dan merumuskan ulang langkah-langkah apa yang harus diambil.

"Serta spesifikasi beberapa kebutuhan pokok yang memang dianggap perlu untuk diberikan PPN tidak disamaratakan semua kebutuhan karena menurut ikappi beberapa komoditas yang masuk dalam poin pengenaan pajak tersebut masih belum selesai dalam perbaikan distribusi dan produksi," ujar Ainun.

Artikel Asli