Tak Bisa Bayar Sewa, Ribuan Pedagang Pasar di Jakarta Gulung Tikar

limapagi.id | Ekonomi | Published at 15/09/2021 13:40
Tak Bisa Bayar Sewa, Ribuan Pedagang Pasar di Jakarta Gulung Tikar

LIMAPAGI - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) melaporkan ribuan pedagang pasar tradsional di DKI Jakarta gulung tikar lantaran tak mampu membayar lagi biaya sewa toko. Kondisi itu disebabkan karena merebaknya pandemi Covid-19.

Perwakilan APPSI Robi mengatakan, gulung tikarnya para pedagang menimbulkan berbagai pertanyaan apakah terdampak pandemi atau kalah bersaing dengan ritel modern. Apalagi, selama merebaknya wabah dari pihak pengelola tidak memberikan pelonggaran pembayaran sewa.

"Kondisi pasar hari ini, saya akan mengambil contoh PD Pasar Jaya DKI Jakarta hari ini 1000 lebih kios kosong, di Jakarta sendiri. Kita mengambil sampel dua pasar yaitu Pasar Enjo dengan Pasar Klender SS," kata Robi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa 14 September 2021.

Menurut dia, setelah diamati ada pedagang-pedagang liar yang berjualan di luar area pasar. Artinya, kata dia, bukan pedagang yang tidak mampu untuk bersaing di dalam pasar, akan tetapi biaya sewa harga kios yang tidak ada penurunan dari pihak pengelola.

"Akan tetapi di luar area itu ramai. Artinya ini timbul pertanyaan, apakah pedagang ini tidak mampu untuk bayar atau tidak mampu untuk bersaing di dalam. Kalau saya mengambil kesimpulan, bahwa pedagang pedagang liar ini dia tidak mampu untuk membayar kios di dalam situasi pandemi ini," ujarnya.

Oleh karena itu, APPSI meminta DPR untuk berkoordinasi dengan pihak Pasar Jaya agar mengimbau para pedagang yang berjualan di luar area pasar untuk kembali berjualan di kios-kios dalam pasar.

"Maka dari itu kami meminta supaya (diajak kembali berjualan di dalam) karena kasihan juga pedagang-pedagang yang telah membayar kios, tetapi orang tidak mau lagi ke pasar karena sunyi," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menyarankan agar APPSI melaporkan hal ini kepada DPRD Provinsi DKI. Hal ini karena kewenangan dari DPR hanya mengenai kebijakan bukan mengintervensi Pasar Jaya Jakarta.

"Itu bisa disampaikan ke DPRD provinsi DKI juga tuh pak, karena kewenangan kami enggak juga sampai untuk mengintervensi pasar jaya, kalau isi kebijakan tadi dikatakan ketua umum itu masih mungkin tapi kalau sampai pengaturan pasar jaya nanti bapak sampaikan di DPRD provinsi DKI Jakarta itu supaya nanti kita jelas kewenangan-kewenangannya," tuturnya.

Artikel Asli