Terapkan Pajak Sembako, Ini Pertimbangan Sri Mulyani

limapagi.id | Ekonomi | Published at 15/09/2021 10:51
Terapkan Pajak Sembako, Ini Pertimbangan Sri Mulyani

LIMAPAGI - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam RUU tersebut, sebagian kebutuhan pokok atau sembako akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penerapan pajak sembako untuk menciptakan asas keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggi. Dia juga memastikan pajak sembako hanya diarahkan untuk komoditas tertentu yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi.

"Terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak seperti barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dikenakan PPN dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal," kata Sri Mulyani saat rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR, Selasa 14 September 2021.

Selanjutnya, dia menerangkan, RUU perubahan kelima UU KUP memiliki fokus membangun konsolidasi fiskal yang lebih adil, sehat dan akuntabel. Dia menyebut ada lima kelompok materi utama (klaster) di dalam RUU KUP ini, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPN, Cukai dan Pajak Karbon.

"Dengan adanya RUU KUP ini, semoga tujuan untuk menjaga dan membangun Indonesia secara berkelanjutan dapat mendapatkan ridho dari Allah SWT," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram-nya, Rabu 15 September 2021.

Dia menilai, untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju dibutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat. Hal ini perlu dipotong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan basis pemajakan yang luas.

"Di sinilah penerimaan pajak merupakan tiang utama penyangga APBN yang sehat, di samping PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang optimal, pembiayaan yang efisien, dan belanja yang berkualitas," ujarnya.

Artikel Asli