Penanganan Covid-19 Membaik, Tak Ada Provinsi Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 4

inewsid | Ekonomi | Published at 14/09/2021 08:30
Penanganan Covid-19 Membaik, Tak Ada Provinsi Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 4

JAKARTA, iNews.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali menunjukkan hasil yang membaik setiap minggunya. Di Provinsi Luar Jawa-Bali, tren kasus konfirmasi per 100.000 penduduk per minggu menurun dan terus mengalami perbaikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan supaya momentum penurunan kasus Covid-19 sampai di bawah 100.000 harus terus dijaga. Masyarakat, kata dia, jangan euforia karena angka kasus turun karena varian Delta dan pandemi Covid-19 yang tidak mudah diprediksi.

"Sejalan dengan itu, pemerintah pun berusaha terus mencegah masuknya varian baru baik melalui jalur udara, laut dan darat. Koordinasi antar K/L akan terus ditingkatkan. Presiden juga meminta pos-pos perbatasan lebih diperketat, kata dia dalam Konferensi Pers terkait Update PPKM secara virtual di Jakarta, Senin (13/9/2021) malam.

Menurut data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) per 13 September 2021, Kasus Aktif Nasional tercatat sebanyak 99.696 kasus, dengan distribusinya di Jawa-Bali sebesar 41,18 persen dan Luar Jawa-Bali sebesar 58,82 persen. Sejak awal PPKM leveling (data 9 Agustus1 September), jumlah Kasus Aktif di luar Jawa-Bali menurun, dengan penurunan tertinggi terjadi di wilayah Nusa Tenggara sebesar -82,98 persen, disusul Sulawesi sebesar -75,97 persen, Kalimantan sebesar -75,91 persen, Sumatera sebesar sebesar -70,40 persen, dan Maluku-Papua sebesar -53,75 persen.

Tingkat Kesembuhan atau Recovery Rate (RR) secara nasional adalah 94,27 persen, lebih baik dari RR Global yang tercatat sebesar 89,59 persen. Sementara RR di Jawa-Bali sebesar 95,06 persen dan Luar Jawa-Bali sebesar 92,63 persen.

Sedangkan Tingkat Kematian atau Case Fatality Rate (CFR) Nasional sebesar 3,34 persen, masih lebih tinggi dari CFR Global yang tercatat sebesar 2,06 persen. Sementara CFR Jawa-Bali sebesar 3,48 persen dan Luar Jawa-Bali sebesar 3,04 persen.

Airlangga menuturkan, PPKM Luar Jawa-Bali yang masih berlangsung sampai 20 September 2021 mendatang harus tetap dijalankan dengan baik sesuai aturan Inmendagri yang berlaku pada masing-masing wilayah sesuai levelnya. Namun, untuk memastikan penurunan jumlah kasus aktif, maka setiap daerah sangat perlu untuk memperbarui ( update ) status kasus covid-19, terutama untuk kasus yang sudah melebihi 21 hari.

Pada minggu ini terjadi perbaikan level asesmen yang cukup signifikan dibandingkan minggu sebelumnya, di mana untuk tingkat Provinsi di Luar Jawa-Bali adalah sebagai berikut:

- Level 4: Pada 3 September 2021 terdapat 2 Provinsi (Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur), namun pada 11 September sudah tidak ada lagi provinsi dengan level 4.

- Level 3: Pada 3 September 2021 terdapat 22 Provinsi di level 3, dan pada 11 September menurun menjadi 16 Provinsi.

- Level 2: Pada 3 September 2021 terdapat 3 Provinsi yang masuk level 2, namun pada 11 September terjadi perbaikan sehingga bertambah menjadi 11 Provinsi di level 2.

Sementara, untuk level Kabupaten/Kota, dari 23 Kabupaten/ Kota dengan PPKM Level 4, terdapat 16 Kabupaten/Kota yang mengalami perbaikan/ penurunan dari level 4 ke level 3 dan bahkan 1 Kabupaten mengalami penurunan dari level 4 ke level 2. Namun masih terdapat 6 Kabupaten/Kota yang tetap di level 4, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Bangka, Kabupaten Kotabaru, Kota Palangkaraya, dan Kota Palu.

Untuk indeks mobilitas, terdapat 8 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan mobilitas, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Banjarmasin, Kabupaten Mahakam Hulu, Kota Tarakan, Kota Kupang, Kota Makassar, dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Sedangkan, sebanyak 7 Kabupaten/Kota mengalami penurunan mobilitas <10 persen. Terdapat 3 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan mobilitas >30 persen, yaitu Kota Balikpapan, Kota Palu, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Walaupun ada daerah yang mengalami kenaikan mobilitas, namun capaian Testing di Luar Jawa-Bali dalam 7 hari terakhir cukup baik, hanya 3 provinsi dengan Testing <50 persen, yaitu Aceh, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Tetapi sebaliknya, capaian tracing di Luar Jawa-Bali masih rendah, hanya 1 provinsi yang memiliki rasio di atas 10,0 (Kontak Erat per Kasus Konfirmasi) yaitu Sumatera Utara (14,45). Positivity rate mingguan per 12 Sep 2021 secara nasional tercatat 3,5 persen.

Melihat capaian vaksinasi per 12 September 2021, total vaksinasi dosis-1 sudah diberikan untuk 72,9 juta penduduk atau 35,09 persen dari angka rata-rata nasional. Untuk 27 provinsi di Luar Jawa-Bali sebanyak 4 provinsi sudah mencapai target vaksinasi di atas rata-rata nasional, yakni Kepuauan Riau, Sulawesi Utara, Jambi, dan Bangka Belitung.

Sementara itu, untuk 23 Kabupaten/Kota PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali, terdapat 12 Kabupaten/Kota yang memiliki capaian vaksinasi di atas rata-rata nasional, dan 11 Kabupaten/Kota masih di bawah rata-rata nasional yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bangka, Kota Padang, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tarakan, Kabupaten Poso, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kota Kupang.

Vaksinasi masih perlu untuk terus didorong lajunya guna mengejar transisi dari pandemi menjadi endemi. Segera habiskan stok vaksin di daerah, yang saat ini masih ada sekitar 41 juta dosis vaksin di seluruh daerah di Indonesia. Sesuai arahan Presiden agar segera digunakan untuk vaksinasi Dosis-1 terlebih dahulu. Distribusi vaksin ke depannya juga akan difokuskan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang capaian vaksinasinya masih di bawah 20 persen, tutur Airlangga.

Seluruh provinsi di Indonesia diharapkan sudah berada pada PPKM Level 2 pada November 2021 dengan target cakupan vaksinasi mencapai 74 persen, sehingga dapat mulai dilakukan pembukaan New Normal dengan kriteria CFR 2 persen, Kasus Aktif 100.000, dan Positivity Rate <5 persen.

Progres Anggaran PEN

Realisasi Anggaran PEN 2021 sampai 10 September telah mencapai Rp377,50 triliun atau 50,7 persen dari pagu sebesar Rp744,77 triliun. Perkembangan realisasi yang signifikan terjadi pada klaster Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Kesehatan. Realisasi anggaran Kesehatan adalah Rp93,45 triliun atau 43,5 persen dari pagu Rp214,96 triliun dan anggaran Perlinsos terealisasi Rp108,16 triliun atau 58 persen dari pagu 186,64 triliun.

Salah satu bantuan yang termasuk dalam Program Perlinsos yakni Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) yang telah diluncurkan di Kota Medan pada 9 September lalu. Skema BT-PKLW ini ditujukan bagi 1 juta PKL dan Pemilik Warung serta disalurkan melalui Polri dan TNI dalam bentuk uang tunai sebesar Rp1,2 juta setiap PKL/W. Anggaran yang digunakan adalah DIPA Polri dan TNI masing-masing Rp600 miliar dengan target Rp500 ribu penerima.

Mekanisme dan Sistem Penyaluran yakni melalui (i) Pendataan; (ii) Penetapan Calon Penerima; dan (iii) Penyerahan dana secara tunai di Polres atau Kodim.

Kriteria penerima bantuan tunai ini adalah PKL dan Pemilik Warung yang tidak menerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), kemudian lokasi usahanya berada pada Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 berdasarkan Inmendagri Nomor 27 dan 28 Tahun 2021. Kriteria Pengalokasian per daerah dilakukan secara proporsional berdasarkan Populasi Penduduk dan data referensi PKL/Warung dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, ujar Airlangga.

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Artikel Asli