RI Harus Masuk "Global Value Chain"

koran-jakarta.com | Ekonomi | Published at 13/09/2021 08:21
RI Harus Masuk "Global Value Chain"

JAKARTA - Adanya kesepakatan Presiden AS, Joe Biden, dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk mengakhiri persaingan ekonomi harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. RI bisa memanfaatkan momentum ini untuk masuk ke dalam global value chain.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan yang mengambil keuntungan dari kesepakatan ini bukan hanya RI, tetapi juga banyak negara lainnya, termasuk Vietnam.

Esther menjelaskan beberapa produk Tiongkok ke pasar AS bisa didukung Indonesia, antara lain produk mesin/ peralatan listrik (HS 85), mesinmesin/ pesawat mekanik (HS 84), mainan (HS 95), bahan kimia organik (HS 29), dan barang-barang dari kulit (HS 42).

Indonesia juga dapat memanfaatkan celah pasar di Tiongkok dengan menggantikan atau menjadi bagian dari supply chain produk AS seperti produk hewani (HS 05), pohon hidup (HS 06), kopi, teh, rempah-rempah (HS 09), hasil penggilingan (HS 11) dan lak, getah, damar (HS 13).

Selain itu, Indonesia juga bisa berpotensi mengekspor produk-produk GSP (Generalized System of Preferences) yang ditinggalkan India dan Turki di pasar AS, antara lain tas travel, perhiasan, ban, acid oils, insulator listrik, sarung tangan, alat musik, plywood, dan hasil laut.

Setidaknya ada tiga industri yang seharusnya diperkuat untuk bisa mensubstitusi atau menjadi bagian supply chain produk Tiongkok di Pasar AS, yaitu industri karet, furnitur, dan elektronik.

Pertama, Indonesia merupakan pemain ke-6 terbesar dalam industri karet yang menguasai pangsa pasar AS, mengingat 42 persen produk karet Indonesia dikenakan pembebasan tarif GSP. "Produk utamanya seperti ban truk, bus, ban radial, sarung tangan medis, dan karet," ungkap Esther.

Meski demikian, lanjut dia, industri karet Indonesia menghadapi enam masalah, antara lain mutu karet dari Indonesia belum konsisten, letak geografis Indonesia relatif jauh dari konsumen sehingga biaya transportasi karet dari Indonesia lebih mahal daripada tiga negara produsen karet lainnya (Vietnam, Malaysia, Thailand), pasokan bahan baku karet kurang dibandingkan permintaanya sehingga karet dengan kualitas rendahlah yang banyak diperdagangkan.

"Biaya produksi juga relatif lebih tinggi dibandingkan negara produsen lain karena ketidakpastian pasokan bahan baku, bahan penolong, energi, logistik dan pembiayaan terhadap industri karet," ujarnya.

Kedua, industri furnitur. Meskipun ekspor produk furnitur tidak sebesar produk karet, Indonesia termasuk 10 besar eksportir di pasar AS dengan nilai ekspor sebesar 0,9 miliar dollar AS pada 2018.

Di pasar AS, produk furnitur Indonesia masih kalah bersaing dengan Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia. Padahal, bahan baku produk furnitur Indonesia melimpah dan berkelanjutan, serta desainnya yang sangat khas.

Ketiga, industri elektronik dikuatkan agar produk elektronik Indonesia bisa mengisi pasar AS. "Meski pasar produk elektronik Indonesia masih berkisar 0,4 persen atau setara 1,3 miliar dollar AS, tetapi bagi Indonesia AS merupakan negara importir terbesar ketiga produk elektronik setelah Singapura dan Jepang," sebut Esther.

Sentimen Positif

Peneliti Ekonomi Core, Yusuf Rendi Manilet, berpandangan kesepakatan dua Presiden itu menjadi sentimen positif bagi perkembangan ekonomi global. Indeks ketidakpastian global bisa diminimalisir sehingga proyeksi ekonomi global terutama pada 2022 bisa dicapai.

"Karena perekonimian global less volatile maka outlook ekspor negara berkembang seperti Indonesia, bisa dijaga apalagi jika di tahun depan tren perbaikan harga komoditas kembali berlanjut," pungkas Yusuf.

Artikel Asli