Penanganan Dampak Covid-19, Bappenas 4 Kali Potong Anggaran Belanja Teknis Hingga Tukin di Tahun Ini

Ekonomi | inewsid | Published at Rabu, 01 September 2021 - 15:34
Penanganan Dampak Covid-19, Bappenas 4 Kali Potong Anggaran Belanja Teknis Hingga Tukin di Tahun Ini

JAKARTA, iNews.id - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah empat kali melakukan realokasi anggaran untuk refocusing pada penanganan dampak Covid-19 sepanjang tahun ini. Realokasi anggaran yang dilakukan antara lain dengan memotong anggaran belanja teknis dan tunjangan kinerja (tukin) untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan langkah tersebut berdampak pada kinerja program Bappenas yang tidak berjalan sesuai waktu dan target.

"Hal ini dikarenakan Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 sebanyak empat kali sepanjang tahun ini. Terakhir, anggarannya tinggal Rp 1,13 triliun dari 1,77 triliun," ujar Suharso Monoarfa, dalam video virtual, Rabu (1/9/2021).

Dia menjelaskan, realokasi anggaran tahap I dilakukan dengan mengurangi anggaran pada komponen belanja teknis. Sedangkan realokasi tahap II, yaitu mengurangi anggaran tukin untuk THR dan gaji ke-13 yang tidak dibayarkan.

Hal ini, lanjutnya, berdampak kepada terhambatnya administrasi dan kegiatan yang harus digeser ke tahun depan, pengurangan kualitas output, tidak tercapainya output, serta berkurangnya kualitas tindakan korektif dan rekomendasi pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.

Terkait dengan hal itu, Suharso telah memberikan laporan kepada Kementerian Keuangan mengenai dampak dari realokasi anggaran yang membuat Bappenas tidak mencapai hasil yang ditargetkan pada tahun ini, karena banyak pembatalan dan berkurangnya kualitas terhadap pengendalian pelaksanaan program.

Dia menambahkan, selama ini Bappenas berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sejak 2008-2020 atas laporan hasil keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Akuntabilitas kinerja Alhamdulillah telah WTP sebanyak 13 kali sejak 2008 hingga 2020. Kemudian dari sistem hasil evaluasi akuntabilitas kinerja aktif, kita mendapatkan grade A," tutur Suharso.

Artikel Asli