Ini Putusan MK Soal Eksekusi Jaminan Fidusia

Ekonomi | infobanknews.com | Published at Rabu, 01 September 2021 - 12:51
Ini Putusan MK Soal Eksekusi Jaminan Fidusia

Jakarta Persoalan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang dianggap cidera janji atau melakukan wanprestasi masih menjadi perdebatan. Apakah Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dapat serta merta diterapkan.

Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, menyebutkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk
melaksanakan putusan tersebut.

Polemik pun timbul, membuat Mahkamah Konstitusi (MK) harus ambil bagian untuk menegakkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Terbaru, Joshua Michael Djami mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 15 ayat 2 UU Fidusia. Pegawai perusahaanfinancedengan jabatan Kolektor Internal dengan sertifikasi profesi di bidang penagihan meminta kejelasan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia.

Setelah melalui beberapa tahapan proses persidangan, MK memutuskan menolak permohonan pemohon terkait uji materi tersebut. Mengutip hasil putusan MK yang diterima Infobanknews, Rabu, 1 September 2021, bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya Mahkamah telah menyatakan:

Bahwa selain kesalahan kutipan tersebut di atas, permohonan pemohon
tidak konsisten menyebutkan secara tegas mengenai objek permohonannya.

Pada bagian perihal permohonan Pemohon hanya menyebutkan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, namun pada kedudukan hukum dan alasan permohonan/posita, uraian pada kedua bagian tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah memaknai Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999.

Adapun pada bagian petitum permohonan Pemohon menyebutkan kedua objek permohonan secara alternatif yakni Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebelum ada putusan Mahkamah atau Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Dengan adanya inkonsistensi tersebut maka dalam batas penalaran yang wajar objek permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

Seharusnya terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang- undang yang telah diputus Mahkamah maka penyebutannya ditambahkan dengan pemaknaan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam permohonan a quo sebagaimana dinasihatkan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, seyogyanya secara tegas dan konsisten menyebutkan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. [vide. Paragraf [3.1] angka 4 halaman 64 Putusan MK Nomor 79/PUU-XVIII/2020].

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, tulis Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam amar putusan MK Selasa (32/8/2021).

Permohonan uji materi tersebut merupakan buntut Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, di mana Mahkamah Konstitusi mewajibkan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak diserahkan sukarela oleh debitur mesti mengikuti prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam putusan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan, bahwa materi dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 memiliki persoalan konstitusionalitas. Pasalnya, posisi debitur yang keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia lebih lemah karena kreditur dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan.

Atas pertimbangan tersebut, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, yang diajukan oleh pasangan suami-isti Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo pada tahun 2019. Apriliani adalah debitur pemberi fidusia yang mengklaim mengalami kerugian akibat eksekusi jaminan fidusia.

Berdasarkan uji materi tersebut, maka MK menafsirkan ulang konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) pada frasa kekuatan eksekutorial dan sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga menjadi:
Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan, dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian, eksekusi objek jaminan fidusia hanya bida dilakukan bilamana debitur sukarela menyerahkannya. Pun tentunya kedua belah pihak, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia telah menyepakati terhadinya cidera janji.

Pakar Hukum, Frans Hendra Winarta sendiri mengungkapkan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa lewat pengadilan bisa dilakukan kalau debitur sukarela dan mengakui terjadinya cidera janji/wanprestasi dan eksekusi harus oleh kreditur yang pegang setifikat.

Karena fidusia punya kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.

Menurut saya bisa sukarela karna ada sertifikat fidusia dan pengakuan wanprestasi dari debitur.Pasal 29 membolehkan eksekusi kalau debitur mengakui wanprestasi tapi eksekusi harus oleh kreditur yang pegang setifikat. Karena fidusia punya kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, jelasnya. (*)

Artikel Asli