50 Persen Usaha Kuliner Mataram Tutup Sementara

lombokpost | Ekonomi | Published at 02/08/2021 11:10
50 Persen Usaha Kuliner Mataram Tutup Sementara

MATARAM -Pelaku usaha bidang kuliner sangat terdampak PPKM Darurat. Keterbatasan ruang gerak berjualan membuat penghasilan minim.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Mataram Ricky Hartono Putra mengatakan, sudah 50 persen bisnis kuliner di Mataram tutup sementara semasa PPKM Darurat. Sepi pengunjung, mau buka juga gak ngaruh. Jadi mereka memilih tutup saja, katanya, (1/8).

Ia memastikan penutupan bisnis kuliner hanya bersifat sementara. Jika kondisi masyarakat membaik usai PPKM, berbagai restoran dan rumah makan tersebut akan buka kembali.

Mereka yang kini bertahan, hanya mengantongi omzet tak lebih dari 30 persen dari kondisi sebelum pembatasan. Hal yang sama juga berlaku bagi anggotanya yang menyediakan aneka produk sekunder dan tersier. Seperti fashion, asesoris, dan sejenisnya. Di Kota Mataram kata dia, hanya bisnis di sektor kesehatan yang penghasilannya masih moncer. Karena orang gak terlalu butuh jadi turunnya drastis banget, katanya.

Kondisi ini membuat mereka mau tak mau memenuhi kebutuhan menggunakan uang tabungan. Uang penghasilan menahun yang seharusnya disimpan di bank akhirnya dikeluarkan. Namun dampaknya, pengusaha juga harus berhemat. Artinya ada daya beli yang tertahan.

Hal ini menurut Ricky, juga berdampak pada lambannya perputaran ekonomi Mataram. Karena keluarin uang simpanan, mereka beli apa-apa mikir dulu. Alias daya beli tertahan maksimal, imbuhnya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov NTB Ridwan Syah mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mengambil langkah komperhensif. Guna menopang kemampuan konsumsi masyarakat di tengah pembatasan akibat PPKM Darurat. Diharapkan keberlangsungan siklus ekonomi bertahan sekaligus menjaga tren pertumbuhannya di masa pandemi.

Konsumsi ini harus dijaga, supaya pertumbuhan ekonomi NTB tak terhambat, ujarnya.

Berkaca dari penerapan PSBB tahun lalu, pembatasan mobilitas dan kegiatan yang menurunkan konsumsi masyarakat akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pihaknya melakukan sejumlah upaya. Salah satunya melalui refocusing sejumlah poin dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan lima klaster yakni kesehatan, perlindungan sosial, dukungan terhadap UMKM, program prioritas, dan insentif usaha.

Selanjutnya juga dilakukan percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta percepatan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Kartu Sembako. Empat poin ini yang sedang kita opimalkan menggenjot konsumsi atau day beli publik, tegasnya.

Meningkatkan konsumsi masyarakat tambahnya, harus juga diarahkan untuk membeli produk buatan dalam daerah. Sehingga efek domino yang dihasilkan dari tingginya permintaan produk UMKM bisa lebih optimal. Inilah yang harus ditingkatkan, optimalkan konsumsi rumah tangga dengan pembelian produk lokal, imbuhnya. (eka/r9)

Artikel Asli