Putuskan Perpanjangan PPKM Darurat, Luhut: Setiap Strategi Perlu Dievaluasi

okezone | Ekonomi | Published at 20/07/2021 17:57
Putuskan Perpanjangan PPKM Darurat, Luhut: Setiap Strategi Perlu Dievaluasi

JAKARTA - Pemerintah belum memutuskan perpanjangan PPKM darurat Jawa dan Bali. Padahal, per Selasa 20 Juli 2021, pemberlakuan PPKM darurat di dua kawasan tersebut telah berakhir. Sebelumnya, periode penerapan pembatasan massa tersebut berlaku 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi Covid-19 harian.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, setiap kebijakan yang sudah berjalan perlu dievaluasi untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil. Termasuk PPKM darurat Jawa Bali yang sudah diberlakukan selama dua pekan lamanya.

"Pengalaman mengajarkan saya bahwa setiap strategi maupun kebijakan yang telah berjalan perlu dievaluasi untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil. Pun demikian halnya dengan kebijakan PPKM darurat Jawa dan Bali yang telah diberlakukan selama 15 hari," ujar Luhut melalui akun Instagramnya, Selasa (20/7/2021).

Dia mencatat, bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM darurat diperpanjang atau diakhiri. Sebab, ada pertimbangan pemerintah dengan kondisi di lapangan, misalnya tingkat penyebaran virus dan fasilitas kesehatan.

"Perlu semua ketahui bahwa bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM darurat, karena saya melihat di satu sisi kita harus menghentikan laju penularan varian delta, agar para dokter dan tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan lainnya bisa fokus menyembuhkan pasien Covid-19," tutur dia.

Di sisi ekonomi makro, Luhut mengakui, PPKM darurat berdampak signifikan. Karenanya, untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan seluruh jajaran menteri untuk memberikan tambahan berbagai bantuan sosial yang bisa diberikan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi.

Sebanyak Rp 39,1 triliun dana akan dikucurkan ke masyarakat untuk bantuan sosial seperti, pemberian beras Bulog, bansos tunai untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM.

Artikel Asli