Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Tergantung Ketat dan Lamanya PPKM Darurat

Ekonomi | limapagi.id | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 11:28
Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Tergantung Ketat dan Lamanya PPKM Darurat

LIMAPAGI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dua faktor utama yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia di masa pandemi Covid-19, terutama saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Ada dua seberapa ketat, berarti mobilitas turun seberapa dalam, apakah 30 persen, 50 persen, dan seberapa lama apakah sampai dua minggu, satu bulan, dan atau bisa mencapai dua bulan," kata Sri Mulyani dalam diskusi virtual yang mengangkat tema Mid Year Economic Outlook, Rabu, 7 Juli 2021.

Sri Mulyani memastikan, kedua variabel tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan pada kuartal III 2021 ini. Untuk itu ia mengajak segenap pihak untuk bersama-sama dalam menjalankan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, guna menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Oleh karena itu memang kita semuanya harus kerja sama, Pak menkes berkali-kali menyampaikan ini semua kerja bersama antara pemerintah dengan kementerian lembaga, antara pusat dengan daerah, juga dengan masyarakat seluruhnya," ujar dia.

Selain itu menurut Sri Mulyani, peningkatan kasus Covid-19 juga memiliki dampak pada laju pemulihan ekonomi. Dalam paparannya, ia mengatakan, penguatan tren pemulihan terjadi sebelum naiknya jumlah angka kasus, yaitu pada periode April-Mei 2021.

Kemudian, dia memperkirakan tren pemulihan akan termoderasi, khususnya pada triwulan III atau periode Juni-Juli 2021, setelah adanya peningkatan kasus yang disebabkan masuknya varian baru dari Covid-19.

"Tren pemulihan ini sebetulnya menguat hingga Juni pertengahan yang kemudian terkena Covid-19 delta ini yang masuk pada minggu ketiga dan keempat dan mulai menunjukan pengaruhnya," ucap dia.

Sedangkan untuk tren pemulihan pada Agustus hingga triwulan IV, Sri Mulyani memproyeksikan akan kembali membaik, dengan catatan pelaksanaan PPKM Darurat dapat dipatuhi oleh semua pihak.

Artikel Asli