Kemendag: Investor AS, Korea, Hingga Tiongkok Tergiur Pasar Kripto RI

Ekonomi | jawapos | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 10:01
Kemendag: Investor AS, Korea, Hingga Tiongkok Tergiur Pasar Kripto RI

JawaPos.com Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan, Indonesia sebenarnya terbuka terhadap kegiatan usaha di sektor mata uang digital Kripto namun tetap selektif. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, mengungkatkan, maksud terbuka adalah Indonesia membuka kesempatan bagi investor manapun untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk investor Tiongkok.

Bahkan, Jerry menyebut bahwa sudah ada banyak investor baik dari Taiwan, Korea, Amerika Serikat dan negara lain yang punya minat yang sama. Pada dasarnya, asal memenuhi kewajiban-kewajiban serta patuh terhadap sistem hukum di Indonesia, semua investor diterima.

Silakan semua masuk, tetapi ada batasan-batasan regulasi, kerangka ekonomi, keuangan dan lain-lain yang harus dipenuhi. Investor harus memahami dan ikut batasan-batasan tersebut, ujarnya dalam keterangannya, Rabu (7/7).

Sedangkan, yang dimaksud selektif adalah banyak pertimbangan yang diberikan dalam rangka mengembangkan bisnis Kripto, antara lain kepentingan nasional sendiri, perlindungan pelanggan dan juga kepentingan pelaku industri Kripto itu sendiri.

Jadi pertimbangan kami komprehensif. Itu berlaku bukan hanya terhadap investor tetapi juga terhadap jenis crypto dan produk-produk pengembangannya, imbuhnya.

Beberapa waktu yang lalu, sekitar 10 investor Kripto Tiongkok menghubungi Wamendag untuk menanyakan seputar aturan kegiatan Kripto di Indonesia. Para investor menanyakan beberapa hal mendasar mengenai sikap Pemerintah Indonesia terhadap industri sektor Kripto, arah regulasi dan arah pengembangan institusi Kripto.

Menurutnya, Kripto adalah bidang yang terus berkembang dan tidak mungkin dihindari. Baginya, Kripto adalah wujud riil dari transformasi ekonomi dan industri yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi. Karena itu, menurutnya negara harus tanggap mengenali dan mengakomodasi perubahan ini. Ini untuk menghindari sikap ekstrem seperti sangat tertutup atau bahkan sangat terbuka.

Harus proporsional sikap kita. Kita lihat bagaimana dampak positif dan bagaimana pula potensi dampak negatifnya. Semua perlu ditimbang dan dirumuskan, tuturnya.

Saat ini kerangka institusi dan regulasi Kripto tengah serius dibicarakan. Sebagai komoditas, aset Kripto akan diatur dan diawasi oleh Bappebti di Kemendag sebagai focal point. Meskipun demikian, karena industri ini berkaitan juga dengan sektor lain seperti industri keuangan hingga kepentingan moneter nasional maka bappebti berkoordinasi dan meminta masukan juga dari OJK, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan dalam kaitannya dengan pembukaan bursa maupun pengaturan yang lain.

Bappebti merupakan focal point, tetapi kami ingin memastikan bahwa kepentingan nasional terakomodasi secara optimal dalam hal ini. Itulah sebabnya kordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga sangat penting dalam hal ini, pungkasnya.

Artikel Asli