Okupansi Hotel di Sulsel Ikut Anjlok Sejak PPKM Jawa-Bali

Ekonomi | limapagi.id | Published at Rabu, 07 Juli 2021 - 09:46
Okupansi Hotel di Sulsel Ikut Anjlok Sejak PPKM Jawa-Bali

LIMAPAGI - Industri perhotelan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan okupansi akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Provinsi Jawa dan Bali.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga mengatakan, selama kasus Covid-19 kembali melonjak di Provinsi Jawa dan Bali, ditambah kebijakan PPKM Mikro dan Darurat tingkat hunian langsung menurun. Penurunannya pun cukup drastis sekitar 30 hingga 40 persen.

"Selama PPKM tingkat hunian hotel hanya 38 persen. Hal ini disebabkan banyaknya pembatalan dari pihak penyelenggara kegiatan. Termasuk juga pada penggunaan gedung-gedung pertemuan juga banyak yang membatalkan," katanya di Makassar, Sulsel, Rabu, 7 Juli 2021.

Ia mengaku, padahal kondisi industri perhotelan mulai membaik selama memasuki periode Juni 2021. Baik dari banyaknya kegiatan-kegiatan kementerian, pesta pernikahan dan agenda pertemuan lainnya yang dilaksanakan di hotel.

"Sepanjang adanya Covid-19 sejak 2020 lalu kondisi okupansi paling baik dan stabil itu pada Juni kemarin. Karena rata-rata hotel bisa capai target, hunian hotel juga naik 58 hingga 60 persen," terangnya.

Anggiat Sinaga yang juga General Manager Claro Makassar mengaku, selain tingkat hunian yang menurun di Claro Makassar, penurunan okupansi juga diakibatkan karena banyaknya agenda kementerian dan perkantoran yang dibatalkan karena PPKM di Jakarta mulai diberlakukan.

"Claro Makassar saja untuk bisnis merugi hingga sekitar Rp2 miliar. Ini untuk agenda kementerian dan perkantoran. Tapi kita harapkan setelah kondisi membaik kerjasama ini bisa dilanjutkan," katanya.

Ia menyebutkan, saat ini seluruh hotel yang jumlahnya sebanyak 328 hotel baik non bintang sampai bintang lima mendapat imbas dari adanya kebijakan tersebut. Begitu pun pada gedung serbaguna yang jumlahnya sekitar 50 gedung dan restoran sekitar 1.600.

Menurut Anggiat, saat ini tidak ada lagi strategi yang bisa dilakukan untuk mendongkrak okupansi di tengah pembatasan kegiatan masyarakat. Apalagi saat ini aturan tersebut semakin diperketat.

"Karena pembatasan ini jadi agak susah, mau tidak mau kita ikuti saja. Segala jurus tidak akan ampuh lagi dalam kondisi sekarang," tegasnya.

Kedepan hal yang paling dikhawatirkan adalah perusahaan perhotelan terpaksa melakukan pengurangan karyawan atau bahkan memilih opsi mempekerjakan karyawan berdasarkan jadwal. Kebijakan ini pun secara otomatis akan mempengaruhi pendapatan karyawan.

"Ini pernah dilakukan perusahaan hotel saat kasus tidak ada aktivitas masyarakat karena Covid-19. Kita hanya membayar gaji karyawan itu 50 persen dan masuk berdasarkan jadwal," sebutnya.

Hanya saja Anggiat berharap, kondisi yang terjadi sebelumnya tidak dialami lagi pada kondisi saat ini. Sebab jika kondisi di Jawa dan Bali merembes ke Sulawesi Selatan, pihaknya pun tidak bisa menjamin bahwa tidak akan merumahkan karyawannya.

"Saat ini belum tapi kita tidak bisa memastikan juga. Jika kondisinya kedepan semakin anjlok tentu kita akan melakukan hal ini. Tapi kita harapkan tidak demikian," terang Anggiat.

Artikel Asli