Soal Perpres Zakat PNS, Korpri Ajukan Lima Syarat

Ekonomi | inewsid | Published at Kamis, 22 April 2021 - 08:27
Soal Perpres Zakat PNS, Korpri Ajukan Lima Syarat

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Zudan Arif Fakrullah, mengatakan setuju dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kewajiban para ASN membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Namun, Korpri mengajukan sejumlah syarat.

Zudan mengaku telah menyampaikan masukan kepada Sekretariat Negara terkait Perpres yang nantinya akan memotong 2,5% dari gaji yang diterima PNS untuk zakat.

“Jadi kita setuju perpres itu tapi dengan syarat,” katanya, Kamis (22/4/2021).

Zudan mengatakan, syarat yang pertama adalah perpres tersebut haruslah aturan yang memberikan kemudahan bagi ASN membayar zakat. Kedua, sifatnya tidak boleh memaksa melainkan harus sukarela dan ada persetujuan dari PNS tersebut.

“Tidak boleh berupa hal yang memaksa. Jadi membayar zakat dipotong itu merupakan bentuk kesukarelaan. Sifatnya volunteer gitu. Kalau mau dipotong kita satu kantor melapor ke Baznas. Ini atas nama ini, ini, ini melaporkan siap dipotong langsung,” ungkap Zudan.

Dia mengingatkan agar kebijakan ini tidak seperti di masa Orde Baru. Dimana ada iuran wajib bagi PNS sebesar Rp. 1.0000

“Tidak boleh seperti dulu waktu jaman Orde Baru  ada Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dipotong Rp. 1.000 semua. Kami harus menjaga wibawa negara bahwa negara ini tidak lagi melakukan pemaksaan seperti dulu,” tuturnya.

Syarat ketiga, jika gaji ASN sudah dipotong untuk zakat, maka boleh mengusulkan sasaran penyalurannya, sehingga tidak ada pembatasan.

“Misalnya saya mau menyalurkan zakat ke tetangga saya kok harus  lewat Baznas. Biar tidak terkesan pembatasan oleh negara dalam menjalankan ibadahnya. Zakat kan ibadah. Kalau zakat harus lewat Baznas kan terkesan dibatasi,” tutur Zudan.

Keempat, tidak ada pemangkasan dua kali untuk zakat bagi ASN yang bersedia. Hal ini mengingat di kementerian/lembaga maupun daerah sudah ada unit pengelola zakat yang mana dipotong langsung dari gaji.

Keempat, kebijakan ini tidak bisa diterapkan untuk semua ASN di Indonesia. “Tidak bisa disamakan untuk semua ASN. Jadi hanya ASN yang bersedia. Karena bisa jadi ada golongan I, golongan II yang untuk hidup saja kurang,” kata Zudan.

Kelima, adanya akuntabilitas pelaporan. Misalnya saja dari Baznas melaporkan berapa yang didapat dari ASN yang mau dipotong gajinya untuk zakat. Selain itu disalurkan kemana dan kegunaannya apa.

“Dan juga dari lembaga itu harus menjaga agar nanti penyaluran hasil zakat tidak disalahgunakan. Misalnya untuk diberikan kepada kelompok atau organisasi yang sudah dilarang oleh negara. Harus betul-betul akuntabel penyalurannya. Betul-betul kepada orang-orang yang berhak menerima. Itulah rambu-rambu yang diberikan oleh Korpri dalam rangka penyusunan perpres itu,” pungkasnya.

Artikel Asli