Skema Pemindahan ASN dan TNI Polri ke IKN, 16.990 Orang Pindah pada Tahap Awal
JAKARTA, iNews.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebut pemerintah telah menyiapkan skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) sebaik mungkin. Total ada sebanyak 16.990 orang yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahap pertama atau 2024 mendatang.
Pemindahan ini terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga serta TNI Polri sebanyak 5.716 personel, ujarnya saat mengunjungi lokasi pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (10/6/2023).
Kedatangannya sekaligus dan memastikan progres pembangunan IKB berjalan dengan baik.
Progres pembangunan IKN Nusantara ini berjalan baik dan luar biasa. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti, katanya.
Pada peninjauan tersebut, Anas juga mendorong percepatan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di IKN Nusantara. Pembentukan MPP ini perlu dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat.
Kemenpan RB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat dan efisien dengan pengitegrasian layanan publik melalui MPP. Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir khususnya MPP Digital di IKN, ujarnya.
Anas menyebutkan, pengintegrasian layanan melalui digitalisasi merupakan salah satu fokus Presiden Joko Widodo dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Nanti IKN menjadi contoh bagaimana semua layanan terdigitalisasi, ucapnya.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan, progres pembangunan IKN telah mencapai 29,27 persen. Adapun dalam proses terbentuknya IKN tersebut, terdapat empat tahap proses yang disebut dengan 4P, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui Keppres. Kami hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan, termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otorita, kata Thomas.
Sementara itu, terkait percepatan MPP di IKN, menurutnya masuk pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, penyelenggaraan MPP perlu dilakukan dan pemerintah harus siap untuk merespons semua kepentingan masyarakat terkait pelayanan publik.
Saya sangat setuju (percepatan MPP) untuk pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan kalau bisa melebihi yang hari ini, ucapnya.
