Firli Bahuri Minta Tambahan Anggaran KPK Agar Bisa Tiru China Berantas Korupsi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengusulkan adanya penambahan anggaran sebesar Rp 249 miliar untuk tahun 2024.
Permohonan dukungan anggaran: Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Firli menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan Komisi III dan anggota Komisi III, atas pagu indikatif yang sudah disetujui sebesar Rp 1.095.749.163.000.
Namun dalam kesempatan itu, Ketua KPK menyampaikan permintaannya agar mendapatkan dukungan anggaran tambahan untuk kepentingan program prioritas nasional.
Kami sungguh berharap untuk bisa mensukseskan seluruh program prioritas maupun unggulan dalam rangka mewujudkan program prioritas nasional. Kami masih mohon membutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp 249.668.818.000, tutur Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI yang disiarkan secara daring melalui YouTube Komisi III DPR , Rabu (7/6/2023).
Dasar penganggaran: Penganggaran telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, rencana kinerja pemerintah daerah tahun 2024, dan program prioritas nasional.
Usulan tambahan anggaran untuk memperkuat program prioritas nasional. Pada 2024, KPK terlibat dalam 4 dari 7 program prioritas nasional.
Yaitu antara lain, memperkuat ketahanan ekonomi bagi pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi.
Di sisi lain, penyusunan penganggaran berdasarkan apa yang terjadi pada 2022, apa yang sedang dilakukan di tahun 2023, dan apa yang belum tercapai pada 2022 dan 2023. Dari situ, KPK melakukan proyeksi prediksi apa yang harus dikerjakan di tahun 2024 dan anggaran yang dibutuhkan.
Program unggulan: Kata dia, KPK memiliki sejumlah program unggulan untul 2024. Salah satu di antaranya adalah politik cerdas berintegritas hingga lanjutan program desa antikorupsi.
Dalam program tersebut, KPK mengajak seluruh anggota legislatif, serta caleg dari 546 daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengikuti pendidikan antikorupsi.
Menurut Firli, program tersebut berkaca dari kesuksesan negara lain dalam memberantas praktik korupsi. Salah satunya, saat KPK bertemu dengan pihak lembaga korupsi China, NCCTI beberapa waktu lalu.
Sepuluh tahun mereka bebaskan negaranya dari praktek-praktek korupsi. Apa yang dikerjakan? menertibkan partai politik. Menertibkan penyelenggara negara. Menertibkan BUMN. Karena kami terpanggil laksanakan program ini dalam upaya pendidikan dan pencegahan korupsi, ungkapnya.
