Ukraina Sebut Rusia Negara Teroris di Hadapan Mahkamah Internasional
Ukraina pada Selasa (6/6) secara lantang menyebut Rusia sebagai negara teroris di hadapan pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebutan tersebut diungkapkan Kyiv ketika dimulainya sidang terkait dukungan Moskow terhadap separatis pro-Rusia yang menembak jatuh Malaysia Airlines MH17 pada 2014.
Sidang tersebut menjadi ajang pertama kalinya bagi pengacara Ukraina dan Rusia bertemu secara langsung diMahkamah Pengadilan Internasional(ICJ),juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, sejak MoskowmenginvasiUkraina pada 24 Februari 2022. Masing-masing negara mengirim tim hukum yang terdiri dari belasan orang.
Sebuah panel yang terdiri dari 16 hakim di ICJ mulai mendengar klaim Ukraina bahwa Moskow melanggar perjanjian anti-terorisme PBB dengan memperlengkapi dan mendanai pasukan pro-Rusia yang menembak jatuh pesawat jet tersebut. Akibatnya 298 penumpang dan awaknya tewas.
Dalam klaim yang sama, Ukraina juga meminta pengadilan yang berbasis di Den Haag itu untuk memerintahkan Rusia menghentikan diskriminasi terhadap kelompok etnis Tatar di Krimea, semenanjung Ukraina yang diduduki Rusia sejak 2014.
Hakim Ketua Hendrik Steenhuis memeriksa rekonstruksi reruntuhan MH17 di Reijen, Belanda, 26 Mei 2021. (Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw)
Dalam sambutan pembukaan, Duta Besar Ukraina Anton Korynevych mengomentari peledakan bendungan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Nova Kakhovka beberapa jam sebelumnya di wilayah yang dikuasai Rusia di wilayah Kherson selatan Ukraina. Kyiv mengatakan Rusia meledakkan bendungan; Kremlin menyalahkan apa yang dikatakannya sebagai sabotase Ukraina.
"Rusia tidak dapat mengalahkan kami di medan perang, sehingga menargetkan infrastruktur sipil untuk mencoba membekukan kami agar tunduk," kata Korynevych dalampersidangan, menggambarkan tindakan Rusia sebagai "tindakan negara teroris."
"Baru hari ini Rusia meledakkan bendungan besar ..., menyebabkan evakuasi warga sipil yang signifikan, kerusakan ekologi dan mengancam keselamatan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia."
Moskow mencoba untuk membatalkan kasus tersebut, dengan alasan ICC tidak memiliki yurisdiksi.
