Penolakan Timnas Israel dalam FIFA U-20, Bentuk Konsistensi Indonesia Dukung Palestina

MALANG - Jangan pernah ada yang mencampuradukkan urusan olahraga dengan politik. Pernyataan tersebut sering kali diungkapkan ketika membahas mengenai FIFA World Cup U-20, mulai dari tokoh publik, akademisi, pejabat bahkan pemerintah Indonesia itu sendiri.

Memang, prinsip dalam ajang kompetisi olahraga internasional dirancang ideal seperti itu, tetapi jika dilandaskan dengan fakta yang terjadi dalam dunia sekarang, hasilnya akan bertolak belakang.

Kepentingan politik akan selalu ada dalam setiap hubungan internasional. Pernyataan tersebut didukung oleh Kenneth Waltz dalam bukunya yang berjudul Theory of International Politics tahun 1979 menyatakan bahwa negara-negara akan bersikap rasional dan berprilaku berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri di bawah sistem anarki internasional, yaitu kondisi di mana tidak ada otoritas pusat yang mengatur hubungan antar negara.

Teori Neorealisme Waltz menekankan bahwa sistem internasional yang anarki mempengaruhi perilaku negara dan mendorong mereka untuk mencari kekuatan relatif guna mendapatkan keamanan dan keuntungan mereka sendiri. Ini menunjukan bahwa dalam setiap kerjasama internasional akan ada keterlibatan politik di dalamnya.

Dalam konteks organisasi internasional, negara-negara mungkin terlibat dalam kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Namun, dalam situasi di mana kepentingan politik nasional mereka terancam, maka negara berfokus untuk memprioritaskan kepentingannya sendiri. Ini dinamakan konsep Self-help dalam teori Neorealisme.

Hal tersebut persis menggambarkan sikap Indonesia terhadap partisipasi Israel dalam FIFA World Cup U-20, di mana Indonesia tergabung dalam organisasi internasional, tetapi tetap memprioritaskan kepentingan politik nasionalnya daripada kepentingan lain.

Indonesia tergabung dalam FIFA World Cup U-20 sejak 1952 dan terpilih menjadi tuan rumah pada 2023. Namun, kesempatan itu disayangkan batal karena adanya kepentingan politik nasional, yaitu banyaknya penolakan publik atas masuknya Israel ke Indonesia untuk bermain di FIFA U-20.

Dalam surat resmi FIFA menyebutkan alasan pembatalan karena Indonesia dinilai belum siap dan menyinggung masalah Kanjuruhan. Tetapi pada dasarnya, pasti ada keterlibatan opini publik yang mempengaruhi keputusan FIFA.

Berbicara mengenai besarnya gelombang penolakan publik terhadap kedatangan Israel ke Indonesia, identitas agama menjadi faktor utama yang memicu gelombang tersebut.

Sebagai negara dengan penduduk islam terbesar di Asia Tenggara, Indonesia selalu mendukung Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dukungan terhadap Palestina sudah ada sejak zaman Presiden Sukarno.

Sikap RI terhadap Palestina

Palestina adalah salah satu negara di Timur Tengah yang mendukung dan memberikan rekognisi kepada Indonesia sebagai negara yang berdaulat pasca proklamasi. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Indonesia semakin menentang kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di dunia dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno.

Pengalaman penjajahan lebih dari 350 tahun telah mengajarkan pahitnya hidup dibawah kolonisasi bangsa lain (Kusmayadi, 2018). Maka Indonesia berprinsip bahwa penjajahan tidak sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan sehingga harus dihapuskan dari muka bumi ini. Prinsip ini termaktub dalam ideologi Indonesia yang disebut Pancasila.

Sukarno tidak mengakui kemerdekaan Israel seperti yang diproklamirkan David Ben Gurion pada 1948. Sikap Indonesia cenderung pro-Arab untuk mendukung perjuangan Palestina dalam meraih kemerdekaannya.

Hal tersebut dibuktikan dari beberapa aksi Sukarno dalam kepemimpinannya. Sukarno menggagas Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 1953, dimana Indonesia menolak keras keikutsertaan Israel dalam konferensi tersebut (Kusmayadi, 2018).

Sukarno juga salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) tahun 1961 dan memimpin hingga 1967 (Kemenlu RI, 2022). Dalam kepemimpinanya, Sukarno terus mendukung perjuangan Palestina dan menyuarakan hak-hak mereka dalam pertemuan dan konferensi internasional.

Pascapembentukan KAA dan GNB, para anggotanya semakin menguat dalam menyerukan anti-kolonialisme. Sukarno semakin menunjukan dukungannya terhadap Palestina dalam berbagai aspek, tak terkecuali olahraga.

Dikutip dari Historia.id, Maulwi Saelan, ajudan pribadi Sukarno menyatakan bahwa Sukarno meminta tegas Timnas Indonesia mengundurkan diri daripada harus melawan Israel dalam Piala Dunia 1958. Alasannya karena Sukarno menganggap bahwa dengan kesediaan Indonesia bermain bersama Israel sama saja Indonesia mengakui Israel.

Penolakan juga terjadi saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian games IV pada 1962. Indonesia menolak memberikan visa kepada atlet Israel dan Taiwan dengan alasan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut. Namun, kebijakan itu dipengaruhi oleh anti-imperialisme Sukarno dan dukungannya terhadap Palestina.

Jika dilihat dari zaman pemerintahan Sukarno sampai Jokowi, sikap Indonesia selalu mendukung Palestina. Bukan hanya dari tingkat pemerintah, tetapi rakyat Indonesia pun aktif mendukung kemerdekaan Palestina melalui berbagai organisasi masyarakat seperti Koalisi, Perempuan Indonesia untuk AL Quds dan Palestina (KPIQP), Forum Umat Islam (FUI) dan lain-lain (PUI, 2020).

Dengan semua kerugian Indonesia karena pembatalannya sebagai tuan rumah FIFA U-20, sisi positif yang bisa dilihat adalah konsistensi Indonesia dalam mempertahankan kebijakannya untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Hal tersebut dapat memulihkan citra Indonesia di panggung internasional bahwa dari dahulu hingga sekarang kebijakan Indonesia tegak lurus mendukung perjuangan Palestina demi mencapai kemerdekaannya.

Hal yang harus dipertanyakan disini adalah netralitas organisasi FIFA itu sendiri sebagaimana tertulis dalam pasal 7 ayat (2) Statuta FIFA mengenai independensi dan netralitas tanpa campur tangan politik ((FIFA, 2022). Belum lama ini, FIFA menjatuhkan putusan larangan bertanding tim nasional Rusia di ajang internasional, tepatnya pada Piala Dunia 2022 dikarenakan alasan kemanusiaan ((FIFA, 2022).

Lalu bagaimana dengan Israel?

Israel juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih parah terhadap Palestina, tetapi timnya tidak di banned dan bebas mengikuti kompetisi sepakbola dunia.

Dengan melihat fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa FIFA telah masuk dalam arena politik internasional dan mengabaikan prinsip yang dibuatnya mengenai non-discrimination, equality and neutrality.

Penulis: Salsa Widya