Audiensi di Balai Kota, DPD Perindo Jakarta Dukung Program Pj Gubernur DKI Heru
JAKARTA - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo DKI Jakarta, melakukan audiensi dengan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Pertemuan tersebut membahas sinergitas antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Partai Perindo.
Ketua DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DKI Jakarta, Effendi Syahputra mengatakan, audiensi dengan Heru Budi kali ini merupakan kali pertama sejak dilantik sebagai Pj Gubernur. Saat tiba audiensi Partai Perindo disambut hangat oleh mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.
Effendi mengatakan, dalam audiensi terdapat beberapa poin yang dibicarakan oleh pengurus DPD Perindo DKI Jakarta dengan Heru. Salah satunya dukungan partai Perindo kepada Pj Gubernur untuk menjalankan program pemerintah.
"Sebagai partai politik yang berada di luar parlemen tentu memerlukan dukungan beliau sebagai PJ Gubernur DKI," kata Effendi saat ditemui di kantor Balaikota Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Kisah Pertumpahan Darah di Majapahit Usai Ambisi Gajah Mada Satukan Nusantara Ditertawakan
Effendi mengatakan, Pj Gubernur juga akan memberikan ruang bagi basis masa Partai Perindo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat termasuk masalah yang dirasakan masyrakat. Pemprov memberikan layanan khusus hotline khusus yang akan dibukakan oleh layanan Pemprov.
"Apabila ada kritik membangun yang tidak dilakukan oleh Pemprov DKI. tentu kami akan menyalurkan kritik pada PJ Gubernur sehingga dapat dilaksanakan," jelasnya.
Selain itu, Effendi mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga akan memberikan dukungan kepada kegiatan Pemilu Legislatif Partai Perindo. Dukungan dilakukan dengan memberikan akses pemateri kepada Partai Perindo untuk mengisi bimbingan teknik kepada Bacaleg partai Perindo.
"Beliau dari Pemprov DKI akan mensuport kita dalam hal, apabila kita ada bimtek akan memberikan akses siapa saja yang akan mengisi," jelasnya.
Meski demikian dia juga menegaskan akan menjaga netralitas Heru sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang sedang ditugaskan sebagai Penjabat.
"Kita ingin tetap menjaga netralitas sebagai PNS," jelasnya.
