Ada 219 Layanan, Dulu Tempati Sasana Hinggil dan Ndalem Poenakawan
RADAR JOGJA Hari ini (7/6), Pemerintah Kota Jogja merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-76. Perjalanannya bisa dikatakan tidak mudah, diwarnai berbagai dinamika. Termasuk kantor pemerintahan Kota Jogja yang harus berpindah hingga tiga kali.Di mana lokasi balai kota sebelum yang ada di Timoho saat ini?
WULAN YANUARWATI, Kota Jogja
Area seluas 4,5 hektare yang dulunya persawahan, kini menjadi Kompleks Balai Kota Timoho, pusat pemerintahan Kota Jogja. Dibangun 1975, Gedung Balai Kota di Timoho, Muja Muju, Umbulharjo, ini dulunya sepi, bisa dikatakan jauh dari peradaban. Hanya jalan setapak untuk menuju lokasi yang sekarang jadi pusat pemerintahan itu. Pada waktu itu Timoho merupakan sebuah area persawahan yang relatif cukup luas.
Lokasi ini jauh dari pemukiman penduduk dan hanya ada jalan setapak untuk akses menuju tempat itu, ujar Kepala Seksi Sejarah dan Permuseuman Kundha Kabudayan atau Dinas Kebudayaan Kota Jogja Fitria Dyah Anggraeni kemarin (6/6).
Pemilihan lokasi di Timoho sebagai pusat pemerintahanpun bukan tanpa alasan. Pertimbangannya, lokasi tersebut dinilai bakal menjadi
tempat yang sangat potensial. Apalagi Jogja bagian timur pada saat itu masih belum berkembang. Sehingga diharapkan dapat meratakan pembangunan. Pembangunan diinisiasi Wali Kota Madya Kepala Daerah (KDH) Tingkat II Jogja Soedjono AY. Dipandang sebagai wilayah yang akan menjadi pusat keramaian bagian timur Kota Jogja, mengingat wilayah tersebutbelum begitu tersentuh keramaian layaknya wilayah sisi barat Kota Jogja, ujarnya.
Bangunan Balai Kota Jogja menghadap utara. Ditandai dengan posisi gerbang masuk utama, lapangan terbuka dan pendapa. Semua bangunan di kompleks tersebut bergaya arsitektur Jawa. Tujuannya, siapa pun yang masuk kawasan
ini dapat merasakan atmosfer Jawa. Masyarakat yang masuk ke Kompleks
Balai Kota ini merasakan kalau mereka sedang berada di Kota Jogja, tambahnya.
Di tahun yang sama, juga dibangun Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). Lokasinya masih berada di Kompleks Balai Kota. Saat itu gedung DPRD Kota Jogja bernama gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong (DPRGR), posisinya menghadap timur. Bekas Gedung DPRD itu sekarang dipakai untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PMPTSP), dulu disebut Dinas Perizinan Kota Jogja.Memasuki 2004, gedung
DPRD Kota Jogja di era Wali Kota Herry Zudianto dipindahkan ke utara Balai Kota seperti yang sekarang ini.
Setahun kemudian, pada No vember 1976 dibangun gedung TP PKK Kodya Jogja. Tu juannya sebagai salah satu pilar pendukung pembangunan bagi para perem puan. Disusul proyek pembangunan rumah dinas walikota madya tahap pertama. Selain itu juga dibangun Masjid Pangeran Diponegoro di dalam area Kompleks Balai Kota Timoho di sisi utara.
Diresmikan 24 Maret 1977 oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud didampingi Wali Kota Madya H. Ahmad. Sebelum menempati Kompleks
Balai Kota Timoho, pusat pemerintahan Kota Jogja ada di Balai Kota Lama
Kota praja. Tepatnya berada di Sasana Hinggil Dwi Abad, seputar Alun-Alun Kidul Jogja.
Kemudian pada 1952, Balai Kota Lama Kotapraja Jogja berpindah dan menempati Ndalem Poenakawan di Jalan KHA Dahlan, Kota Jogja. Sekarang
dikenal dengan nama Ndalem Poenakawan. Tidak berlangsung lama, pada 1956
pindah ke gedung di sebelah barat Pura Pakualaman atau yang dikenal sebagai gedung Akper Notokusumo.
Kompleks Balai Kota Jogja saat ini sangat representatif. Benar-benar mencerminkan pusat pemerintahan kota dengan sejumlah layanan
dan fasilitas yang memadai. Setidaknya ada 219 layanan ada di kompleks ini. Berada di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di gedung bagian timur kompleks Balai Kota. Ratusan layanan terdiri atas 64 izin,
55 non izin, 6 layanan komersial, dan 94 jenis layanan dari lembaga vertikal.
Seiring perkembangan teknologi informasi, Pemkot Jogja mampu menyesuaikan dengan baik. Hal ini terbukti dari peningkatan pelayanan
berbasis aplikasi. Pada 2018 diluncurkan aplikasi Jogja Smart Service (JSS) berbasis Single Window, Single ID, Single Sign On. Melalui JSS, warga cukup mengakses satu aplikasi namun bisa memperoleh berbagai layanan. Ditambah pada 2022, Pemkot Jogja membangun inovasi tempat parkir vertikal. Tujuannya menambah jumlah kantong parkir bagi pe ngunjung roda dua. (laz)
