Sri Mulyani Ungkap Persiapan Penerapan Pajak Karbon
IDXChannel - Beberapa terobosan dilakukan pemerintah untuk bisa meningkatkan kemampuan Indonesia untuk melakukan transformasi menuju ekonomi hijau.Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu yang saat ini dilakukan yaitu pemerintah saat ini yaitu tengah mempersiapkan instrumen untuk merealisasikan pajak karbon.
"Instrumen ini berhubungan dengan nilai ekonomi karbon, pertama menggunakan instrumen perdagangan yaitu sistem perdagangan karbon yang sifatnya mandatory dan mekanisme offsetting," ujar Sri dalam Green Economy Forum 2023 secara virtual di Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Kemudian yang kedua adalah instrumen yang basisnya non perdagangan, dalam hal ini diperkenalkan instrumen result-based payment. Artinya, suatu program yang bisa mendeliver penurunan CO2, mereka kemudian bisa mendapatkan kompensasi, dan juga pajak karbon.
"Saat ini, sistem perdagangan karbon yang mandatory baru diterapkan di sektor energi. Jangan lupa untuk melakukan transformasi ekonomi ke hijau itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun tujuannya baik, untuk meningkatkan perekonomian agar konsisten dengan komitmen penurunan CO2, ini tetap harus dilakukan secara hati-hati," ungkap Sri.
Karena sebuah perubahan pasti menimbulkan shock, strategi Indonesia adalah bagaimana memperkenalkan dan menjalankan perubahan itu dengan konsekuensi. Terutama dari sisi sosial, ekonomi, dan finansial yang seminimal mungkin.
"Dunia saat ini menyadari bahwa sektor energi penting, baik dari sisi emisi karbon yang makin memperburuk perubahan iklim maupun determinasi tekad untuk menyoroti isu perubahan iklim melalui perubahan dari energi supaya makin terbarukan," sambung Sri.
Artinya, dunia tetap membutuhkan energi, tapi energinya harus diproduksi dengan tingkat CO2 yang lebih rendah. Ini adalah sebuah kesempatan karena Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya untuk mampu mendukung transformasi ekonomi dan energi menuju energi yang hijau.
"Sehingga kita mampu untuk mendeliver tekad kita untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih awal. Kita juga tahu bahwa masyarakat dunia dengan kesadaran terhadap perubahan iklim, maka mobilitas mereka juga harus dibuat makin kecil emisinya," kata Sri.
Maka di banyak negara, terutama di negara maju, mereka memulai investasi transportasi yang rendah emisi. Hal itu juga bisa berarti mengubah dari transportasi yang berbasis combustion, bahan bakar fosil kepada transportasi yang berbasis elektrik.
"Ini juga menjadi another opportunity bagi Indonesia. Tren dunia seperti ini, bagi Indonesia yang memiliki SDA dan determinasi untuk melakukan transformasi ekonomi merupakan lingkungan atau kesempatan global yang harus dimanfaatkan," ungkap Sri.
Maka dari itu, bagaimana Indonesia akan terus memanfaatkan momentum global, dan juga pada saat yang sama melakukan transformasi sendiri menuju ekonomi yang makin hijau menjadi hal yang penting.
Komitmen dari lembaga keuangan untuk mendukung transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau adalah suatu keniscayaan yang sangat dibutuhkan.
"Pemerintah saat ini sedang menyusun APBN 2024, dan pada saat yang sama pemerintah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan suatu guiding principle terhadap arah kebijakan yang akan diambil dalam menghantar dan meyakinkan ekonomi Indonesia menuju ekonomi berbasis pada emisi karbon yang rendah," pungkasnya.
(SLF)
