Hasto Kristiyanto Sayangkan Tudingan Denny Indrayana soal Rekayasa Politik dalam JR Sistem Pemilu di MK
FAJAR.CO.ID, JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto merespons tudingan pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang menyebut, terdapat rekayasa politik dalam judicial review (JR) sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Terlebih, Denny diduga membocorkan bahwa MK akan menetapkan sistem pemilu proporsional tertutup.
Jadi di dalam politik kita mengikuti aturan main, kami sangat menyesalkan pernyataan bapak Denny Indrayana tanpa menyebut sumber yang jelas, kemudian menciptakan suatu spekulasi politik bahkan menuduh terjadinya suatu skenario politik tertentu, yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/5).
Jadi jangan di pengalaman pak Denny di pemerintahan sebelumnya, sepertinya kemudian terjadi di dalam pemerintahan saat ini, sambungnya.
Menurut Hasto, PDIP dalam dua kali Pemilu meraih suara yang sangat realistis. Ia mengklaim, raihan suara itu merupakan hasil kerja gotong royong kader PDIP.
Tidak ada melalui suara rekayasa kekuasaan, sehingga ada partai yang naik 300 persen. Kami bekerja secara organik mendapat dukungan rakyat, tegas Hasto.
Oleh karena itu, Hasto mempertanyakan darimana Denny Indrayana mendapat informasi tersebut. Sebab, pernyataan Denny Indrayana menimbulkan kegaduhan di tengah publik.
Sehingga beliau harus mempertanggungjawabkan, siapa sumber yang disebutkan, yang telah menyebabkan suatu spekulasi politik yang tidak perlu, ucap Hasto.
Sebelumnya, Denny Indrayana mengaku mendapat kabar bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan menetapkan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Menurut Denny, masyarakat sebagai pemilih hanya akan memilih gambar partai politik pada pemilu legislatif (Pileg).
Saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja, ungkap Denny Indrayana dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Minggu (27/5).
Denny menduga, putusan sistem pemilu itu akan terdapat perbedaan pendapat hakim konstitusi atau dissenting opinion. Ia menyebut, komposisi itu berbanding enam dan tiga dari sembilan hakim konstitusi.
Info tersebut menyatakan, komposisi putusan ebam berbanding tiga dissenting, ucap Denny.
Saat dikonfirmasi JawaPos.com terkait sumber informasi yang diperolehnya itu, kata Denny, dipastikan bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Namun, Denny enggan membocorkan informannya itu. Ia memastikan, sumbernya bukan dari hakim konstitusi.
Tentunya saya sangat yakin kredibilitasnya, tegas Denny.
Ia pun menyebut, sistem pemilu proporsional tertutup akan kembali ke zaman orde baru. Sehingga, masyarakat sebagai pemilih hanya ditawarkan gambar parpol.
Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba, otoritarian dan koruptif, pungkas Denny. (jpg/fajar)
