BGN Coret 1.653 Sekolah Penerima MBG, Mayoritas Sekolah-sekolah Swasta Bertaraf Internasional

Badan Gizi Nasional (BGN) mengalihkan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah yang memiliki tingkat kebutuhan lebih tinggi, khususnya daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta wilayah dengan angka stunting tinggi. Kebijakan itu dilakukan setelah BGN mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG.

Mayoritas sekolah yang dicoret merupakan satuan pendidikan bertaraf internasional dan telah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan layanan MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas wilayah dan hasil pemetaan satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan program tersebut.

Baca juga: Kasus Tata Kelola MBG Dinilai Jalan di Tempat, Kejagung Didesak Tuntut Dadan Cs Hukuman Mati

“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono di Jakarta, dikutip Jumat (11/9/2026).

Dia menuturkan, Maluku dan Papua menjadi salah satu fokus utama dalam perluasan layanan MBG. Berdasarkan pendataan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum terlayani program MBG.

Baca juga: Kortas Tipikor Polri Turun Tangan Awasi Tata Kelola MBG, Kopdes Merah Putih, dan Sekolah Rakyat

“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Untuk mendukung perluasan layanan, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah-wilayah prioritas. Pembukaan SPPG dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah.“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” kata Sudaryono.

Ia menegaskan percepatan perluasan layanan harus tetap dibarengi dengan pengelolaan program yang aman, efisien, dan tepat sasaran. Karena itu, pembukaan dapur SPPG akan memperhatikan kesiapan di lapangan.

“Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya.